Didukung Presiden Jokowi dan Prabowo Beserta Wapres, Mentan Amran Komitmen Tinggi Berantas Korupsi dan Mafia Pangan

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertanian (Kementan) menanggapi soal video pidato menteri Andi Amran Sulaiman di Universitas Hasanuddin yang mengaku pernah ditegur Wakil Presiden RI terkait pemberantasan mafia beras.

"Pernyataan Pak Menteri dalam video tersebut merujuk pada pengalaman beliau di masa lalu, saat menjabat sebagai Menteri Pertanian," kata Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Pertanian, Moch Arief Cahyono dalam keterangannya, Jumat (18/4).

Arief menegaskan bahwa teguran yang diterima Mentan Amran saat itu justru dianggap sebagai masukan sangat positif. 

"Itu menjadi pengingat bagi beliau untuk semakin hati-hati dan bijak dalam mengambil langkah strategis, khususnya terkait kebijakan pangan nasional," ujarnya.

Menurut Arief, melalui cerita tersebut, Menteri Amran ingin menyampaikan bahwa dengan adanya dukungan Presiden dan Wakil Presiden, dirinya tidak ragu demi membela petani dan menjaga kepentingan nasional. 

"Pak Menteri selalu memegang prinsip keberpihakan pada petani dan tidak gentar membongkar praktik mafia pangan, meskipun harus menghadapi risiko besar," ujarnya.

Baca Juga

Awal Mula Rumah Jokowi Disebut Tembok Ratapan Solo, Ini Fakta Unik di Baliknya hingga Tanggapan Orang Terdekat

Turut diketahui bahwa Kementerian Pertanian di bawah kepemimpinan Mentan Amran, dengan dukungan penuh dari Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo beserta para Wakil Presiden, dan aparat penegak hukumdapat mengungkap 784 kasus mafia pangan selama periode sebelumnya bersama Satgas Pangan Polri. 

Dari jumlah tersebut, 411 orang ditetapkan sebagai tersangka, mencakup kasus-kasus pupuk, hortikultura, ternak, hingga beras. Adapun di internal Kementan sendiri, 1.500 pegawai telah dikenakan demosi dan mutasi karena pelanggaran kedisiplinan dan integritas.

"Tidak mungkin pemberantasan korupsi dan mafia pangan bisa sekuat ini tanpa dukungan penuh dari Presiden dan Wakil Presiden. Kami tegaskan bahwa baik Presiden Joko Widodo maupun Presiden Prabowo Subianto bersama wapresnya memiliki komitmen tinggi dalam memerangi mafia pangan. Dan Pak Menteri Amran terus melanjutkan komitmen tersebut," ujar Arief.

Hingga kini, Kementerian Pertanian terus bersinergi dengan KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk menindak tegas kasus-kasus, seperti pupuk palsu, manipulasi MinyaKita, serta dugaan korupsi di lingkungan internal. 

Dalam 130 hari pertama Kabinet Merah Putih, tercatat 20 orang ditetapkan sebagai tersangka, dan 50 perusahaan tengah diproses secara hukum.

"Presiden dan Wakil Presiden kita sangat tegas dalam isu pangan, khususnya perangi korupsi dan Mafia pangan. Bagi Pak Menteri, integritas adalah harga mati. Siapa pun yang terbukti merugikan petani—baik mitra kerja, pengamat, maupun pegawai internal akan ditindak tanpa kompromi," Arief. (dpi)