Soal Usulan Solo Jadi Daerah Istimewa, Komisi II DPR Buka Suara yang Sebenarnya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta tidak pernah mengusulkan Kota Solo dijadikan sebagai daerah istimewa.

“Yang jelas Pemerintah Kota Surakarta sudah mengkonfirmasi di beberapa pernyataannya bahwa Pemerintah Kota Surakarta belum pernah mengusulkan itu secara resmi,” kata Rifqi di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).

Dia menyebut DPRD Kota Surakarta juga tidak pernah mengusulkan Kota Solo menjadi daerah istimewa seperti Yogyakarta. Rifqi pun menduga usulan itu berasal dari masyarakat.

“DPRD-nya juga belum pernah melakukan paripurna terkait itu. Jadi, saya pastikan itu bukan dari pemerintah, tapi mungkin usulan dari masyarakat,” ujar politisi Partai NasDem itu.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah bersikap hati-hati terkait adanya usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa dan menjadi provinsi sendiri.

“Menanggapi soal itu, saya skeptis ya. Harus hati-hati,” kata Doli di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Baca Juga

Sidang Tahunan MPR RI dan DPR-DPD RI Digelar Lusa, Tamsil: Jadi Episentrum Pemikiran Kebangsaan

Menurutnya, penyematan daerah istimewa dilakukan karena daerah tersebut memiliki historis khusus.

Selain itu, dia menyebut penyematan status daerah istimewa dan daerah khusus selalu terjadi di tingkat provinsi. Tidak pernah diberikan kepada daerah tingkat kabupaten kota. Doli pun mempertanyakan alasan Solo ingin menjadi daerah istimewa.

“Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu? Atau kabupaten kota? Kalau kabupaten kota enggak dikenal daerah istimewa. Dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa?” kata politisi Partai Golkar itu.

Atas hal ini, Doli meminta pemerintah terkhusus Kemendagri tidak perlu mengabulkan permintaan Solo untuk menjadi daerah istimewa jika ujung-ujungnya akan merepotkan pemerintah sendiri. Apalagi, jika hal itu tidak memiliki urgensi.

“Apa yang mau dikejar? Apakah tanpa daerah istimewa daerah-daerah yang mengusulkan itu tidak maju misalnya? Atau pertanyaan berikutnya, apakah dengan istimewa tambah maju? Belum tentu juga,” tegas Doli. (saa/iwh)