Gubernur Jateng Ahmad Luthfi Sebut Belum Ada Rencana Ubah Solo Jadi Daerah Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ahmad Luthfi buka suara terkait munculnya usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Dia menegaskan kewenangan untuk mengubah Kota Solo menjadi daerah istimewa adalah kewenangan pemerintah pusat.

Pemerintahannya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan itu.

“Itu kewenangan pusat, provinsi enggak punya kewenangan,” tegas Luthfi usai rapat dengan Komisi II DPR di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025).

Selain itu, Luthfi mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng, termasuk pemerintahan Solo, tidak pernah mengusulkan menjadikan Kota Solo menjadi daerah istimewa. Pemprov hanya mengikuti arahan dari pemerintah pusat.

Baca Juga

Jokowi: Kalau Ada Masalah di Antara Kader PSI yang Mentok dan Tidak Selesai, Silakan Datang Ke Solo

“Enggak, enggak ada. Tergantung pusat kan kita enggak punya kewenangan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah bersikap hati-hati terkait adanya usulan Kota Solo menjadi daerah istimewa dan menjadi provinsi sendiri.

“Menanggapi soal itu, saya skeptis ya. Harus hati-hati,” kata Doli di Gedung MPR, Jakarta Pusat, Jumat (25/4/2025).

Menurutnya, penyematan daerah istimewa dilakukan karena daerah tersebut memiliki historis khusus.

Selain itu, dia menyebut penyematan status daerah istimewa dan daerah khusus selalu terjadi di tingkat provinsi. Tidak pernah diberikan kepada daerah tingkat kabupaten kota.

Doli pun mempertanyakan alasan Solo ingin menjadi daerah istimewa.

“Daerah istimewa apa? Dia mau jadi provinsi dulu? Atau kabupaten kota? Kalau kabupaten kota enggak dikenal daerah istimewa. Dan kemudian alasannya apa? Punya latar belakang apa?,” kata politisi Partai Golkar itu.

Atas hal ini, Doli meminta pemerintah terkhusus Kemendagri tidak perlu mengabulkan permintaan Solo untuk menjadi daerah istimewa jika ujung-ujungnya akan merepotkan pemerintah sendiri apalagi jika hal itu tidak memiliki urgensi.

“Apa yang mau dikejar? Apakah tanpa daerah istimewa daerah-daerah yang mengusulkan itu tidak maju misalnya? Atau pertanyaan berikutnya, apakah dengan istimewa tambah maju? Belum tentu juga,” tegas Doli. (saa/nsi)