Bantah Keterlibatan Orang Dalam, Pramono Anung Janji Proses Penerimaan PPSU Jakarta Berlangsung Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Pelamar pekerja Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) tembus diangka lebih dari 7 ribu orang.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung pun mengaku jumlah pelamar melebih batas komposisi pekerja yang dibutuhkan.

"Ini, sudah lebih dari komposisi yang dibutuhkan," kata Pramono dilansir dari Antara, Jakarta, Minggu (4/5/2025).

Pramono menuturkan alokasi untuk PPSU tetap sehingga tak bisa ditambah lebih dari 1.100 orang. 

Pramono menyebut akan mengawasi proses perekrutan petugas PPSU agar transparan dan bersih dari unsur nepotisme.

Ia juga sudah menginstruksikan jajaran lurah camat dan wali kota agar tidak mengambil keputusan dalam menetapkan proses penentuan petugas PPSU yang akan direkrut.

Baca Juga

Gubernur Pramono Apresiasi Transjakarta, Dongkrak Ekonomi Rp73,8 Triliun

"Proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan kita membuka diri terhadap berbagai masukan," katanya.

Ia menegaskan hanya Gubenur DKI Jakarta yang bisa menetapkan personel yang direkrut dan dilakukan berjenjang mulai dari lurah, camat hingga wali kota.

"Sampai saat ini proses rekrutmen masih belum sampai di meja saya. Nanti setelah sampai di saya, akan saya buat secara transparan dan terbuka sehingga rumor tentang orang dalam, tak ada," demikian Pramono.

Sementara, dari data yang dihimpun menyebutkan jumlah petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) aktif di DKI Jakarta saat ini diperkirakan berkisar antara 10.687 hingga 18.960 orang. 

Jumlah itu bervariasi tergantung pada kebutuhan masing-masing dari total 267 kelurahan, dengan setiap kelurahan biasanya mempekerjakan antara 40 hingga 70 petugas.

Pada 2025, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka rekrutmen untuk 1.652 posisi PPSU baru guna mengisi kekosongan di berbagai kelurahan. 

Gaji petugas PPSU di DKI Jakarta mengikuti Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025, yaitu sebesar Rp5.396.791 per bulan. Selain gaji pokok, petugas juga menerima berbagai tunjangan, termasuk BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan Tunjangan Hari Raya (THR). (ant/raa)