Kapal Tongkang Kerap Alami Tabarakan di Jembatan Mahakam, Pengamat Bongkap Penyebabnya

Jakarta, tvOnenews.com - Insiden tabrakan kapal tongkang bermuatan batu bara yang menabrak tiang penyangga Jembatan Mahakam pada (28/4/2025) lalu menjadi peringatan terkait pentingnya menjaga keselamatan infrastruktur strategis di tengah lalu lintas logistik yang padat. 

Pengamat maritim dari IKAL Strategic Center (ISC), Marcellus Hakeng Jayawibawa menilai insiden ini menyisakan persoalan besar yang tidak hanya menyangkut aspek teknis konstruksi, tetapi juga menyentuh ranah tata kelola, keseimbangan antara keselamatan dan ekonomi, serta efektivitas regulasi lintas sektor.

"Jembatan Mahakam bukan hanya penghubung wilayah darat di Kalimantan Timur, tetapi juga berada tepat di atas jalur pelayaran yang vital untuk sektor batu bara dan logistik nasional,” kata Hakeng dalam keterangannya, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Hakeng menuturkan gangguan pada jalur ini secara otomatis berdampak kelancaran distribusi barang, memicu keterlambatan pengiriman, hingga menimbulkan kerugian ekonomi dan daya saing ekspor Indonesia. 

Menurut Hakeng pentingnya membaca peristiwa ini sebagai cerminan dari lemahnya sistem pengelolaan infrastruktur strategis nasional terutama yang melibatkan lebih dari satu otoritas. 

Hakeng mengungkap Kementerian PUPR bertanggung jawab atas jembatan sementara lalu lintas sungai dikelola Kementerian Perhubungan melalui KSOP.

Baca Juga

Kemenhub Lakukan Perombakan Jabatan Upaya Ciptakan Pemerintahan yang Profesional

"Struktur ini membuat setiap respons atas insiden menjadi lamban dan rentan salah langkah, karena tidak ada mekanisme komando terpadu untuk penanganan darurat atau mitigasi risiko. Hasilnya, kebijakan yang diambil sering kali tidak menyeluruh, cenderung reaktif, dan tidak mempertimbangkan dampak ekonomi serta sosial secara holistik,” kata Hakeng

"Jalur pelayaran di bawah Jembatan Mahakam adalah urat nadi distribusi batu bara dan barang lainnya. Ketika jalur ini terganggu, efek domino segera terlihat. Kapal yang harus menunggu di luar pelabuhan terkena beban biaya tinggi, gudang penyimpanan mengalami penumpukan, dan pelabuhan menjadi penuh sesak,” sambungnya.

Hakeng menjelaskan solusi yang diambil tidak bisa hanya berupa penutupan dan peninjauan ulang tanpa tindak lanjut strategis. 

“Salah satu solusi konkret yang saya usul adalah pemasangan fender di sekitar tiang jembatan. Fender merupakan pelindung elastis dari bahan karet yang mampu menyerap energi benturan kapal, sehingga mencegah kerusakan pada struktur jembatan,” tegas Hakeng. 

Hakeng menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga yang lebih responsif.

Oleh karena itu, pemerintah perlu menyusun insentif atau bantuan langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha yang terdampak, agar stabilitas sosial tetap terjaga dan proses pemulihan tidak terganggu oleh resistensi sosial. 

“Maka reformasi tata kelola pelayaran sungai dan infrastruktur pendukung harus diarahkan pada integrasi data dan pemantauan teknologi. Penempatan alat bantu navigasi seperti lampu, radar, dan kamera pemantau harus diperkuat untuk meminimalkan potensi kecelakaan,” katanya.

Hakeng mengingatkan insiden tabrakan kapal tongkang dengan Jembatan Mahakam adalah momentum penting untuk mereformasi cara kita memandang infrastruktur strategis. 

Tidak cukup hanya membangun jembatan yang kokoh, tetapi juga perlu membangun sistem protektif, tata kelola yang adaptif, dan mekanisme kolaboratif lintas sektor. 

“Keselamatan dan keberlanjutan bukanlah dua kutub yang bertentangan, melainkan dua pilar yang harus disatukan dalam kebijakan publik. Dengan merancang solusi berbasis teknologi, regulasi yang adil, serta koordinasi yang tangguh, Indonesia bisa menjaga alur logistiknya tetap lancar, infrastrukturnya tetap aman, dan kepercayaan publik terhadap negara tetap terjaga,” pungkasnya. (raa)