News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Punya APBD Rp91 Triliun, Pemprov DKI Jakarta Tak Butuh Bantuan Pemerintah Pusat untuk Bangun Rusun

Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim/Chico sebut pembangunan rusun di Jakarta tak bergantung bantuan pemerintah pusat.
Selasa, 13 Mei 2025 - 10:37 WIB
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik Cyril Raoul Hakim alias Chico
Sumber :
  • Abdul Gani Siregar-tvOne

Jakarta, tvOnenews.com - Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta Bidang Komunikasi Publik, Cyril Raoul Hakim alias Chico, menegaskan pembangunan rumah susun (rusun) di Jakarta tidak bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

“Pasti ada pembicaraan, tapi kalau mau jujur Jakarta gak punya ketergantungan fiskal terhadap pusat. Apa yang kita bangun betul-betul tergantung dengan apa yang kita punya, bukan bantuan darimana pun,” ujarnya, di Jakarta, dikutip Selasa (13/5/2025).

Chico menyebut, dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp91,34 triliun, Pemprov DKI Jakarta memiliki kapasitas yang cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur sendiri, termasuk hunian rakyat.

“Jakarta dengan APBD 91,34 triliun punya kemampuan untuk membangun sendiri. Ketika kami membangun, pemerintah pusat akan positif menyambutnya untuk membantu pembangunan rumah tinggal bagi masyarakat,” ucapnya.

tvonenews

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA



Namun, Chico mengungkapkan bahwa masih ada sejumlah rumah susun yang telah selesai dibangun namun belum ditempati, seperti di kawasan Jagakarsa dan Manggarai.

Dia juga menyoroti perlunya integrasi pembangunan rusun dengan moda transportasi serta konsep pemanfaatan ruang secara maksimal.

“Ada beberapa tempat sekarang yang sudah jadi saja belum terisi, misalnya di Jagakarsa, Manggarai. Ada istilahnya rusun sewa dan tempat mix-use seperti kecamatan dibangun di atasnya sekolah dan tempat tinggal dan lainnya,” katanya.

Dia menuturkan pembangunan rusun di Jakarta ke depan harus mengacu pada prinsip transit oriented development (TOD) agar aksesibilitas warga terhadap transportasi publik semakin baik.

“Semuanya harus transit oriented development atau moda transportasi terhubung dengan tempat tinggal,” pungkas Chico.(agr/lkf)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Kasad Dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL

Kasad Dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI AL

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dikukuhkan sebagai Warga Kehormatan Korps Marinir TNI Angkatan Laut.
Mendagri Desak Purbaya Prioritaskan DBH untuk Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji ASN

Mendagri Desak Purbaya Prioritaskan DBH untuk Daerah yang Kesulitan Bayar Gaji ASN

Mendagri) Tito Karnavian meminta Purbaya memprioritaskan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) yang masih kurang bayar kepada pemerintah daerah yang mengalami tekanan fiskal berat. 
Viral Remaja Disabilitas di Pacitan Diduga Dicekoki Miras dan Dipaksa Makan Pecahan Genteng

Viral Remaja Disabilitas di Pacitan Diduga Dicekoki Miras dan Dipaksa Makan Pecahan Genteng

Video perundungan terhadap seorang penyandang disabilitas di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, mendadak viral di media sosial.
Kasatgas Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Percepat Eksekusi Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

Kasatgas Tito Minta 16 Kementerian/Lembaga Percepat Eksekusi Rehab-Rekon Pascabencana Sumatera

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, meminta 16 kementerian dan lembaga untuk segera merealisasikan program pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.
Komunitas Arus Bawah PSHT Jatim Tegaskan Gerakan Mandiri, Kawal Proses Hukum Kasus Pembacokan Anggota

Komunitas Arus Bawah PSHT Jatim Tegaskan Gerakan Mandiri, Kawal Proses Hukum Kasus Pembacokan Anggota

Komunitas Arus Bawah PSHT Jawa Timur menyatakan bergerak secara mandiri dalam mengawal proses hukum kasus pembacokan terhadap dua petugas keamanan Ambyar Super Club Surabaya yang diduga dilakukan oknum debt collector.
Menkeu Purbaya Bantah Rumor Gaji Manajer Koperasi Desa Capai Rp16,25 Juta: Kalau Segitu Kita Tidak Setujui

Menkeu Purbaya Bantah Rumor Gaji Manajer Koperasi Desa Capai Rp16,25 Juta: Kalau Segitu Kita Tidak Setujui

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memberikan klarifikasi terkait kabar yang viral di media sosial mengenai besaran gaji manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). 

Trending

Jasaraharja Putera Salurkan Santunan ke Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

Jasaraharja Putera Salurkan Santunan ke Korban Kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mencatat lima orang meninggal dunia dalam insiden kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar di perairan Utara Sumenep, Madura, Jawa Timur pada Minggu (2/8/2026).
Identitas Korban Mutilasi di Depok Terungkap, Ternyata Sempat Dilaporkan Hilang oleh Istri pada 25 Juli 2026

Identitas Korban Mutilasi di Depok Terungkap, Ternyata Sempat Dilaporkan Hilang oleh Istri pada 25 Juli 2026

Identitas korban mutilasi di Depok akhirnya terungkap. Ternyata dia sempat dilaporkan hilang oleh istrinya pada 25 Juli 2026.
Payment Gateway Dorong Kemajuan dan Kemudahan UMKM

Payment Gateway Dorong Kemajuan dan Kemudahan UMKM

Berbagai pihak turut serta mendorong kemajuan UMKM di tanah air termasuk transformasi pembayaran digital.
Jadi Tersangka, Begini Pengakuan Wanita Asal Ciamis yang Sebar Ajakan Demo Jelang 17 Agustus

Jadi Tersangka, Begini Pengakuan Wanita Asal Ciamis yang Sebar Ajakan Demo Jelang 17 Agustus

Perempuan berinisial DM (45), warga Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang ditangkap atas dugaan penyebaran informasi bohong atau hoaks di media sosial mengakui perbuatannya.
Pengembangan kasus KPP Banjarmasin, KPK Terbitkan Tiga Sprindik

Pengembangan kasus KPP Banjarmasin, KPK Terbitkan Tiga Sprindik

Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin Mulyono Purwo Wijoyo terus dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kini KPK menyebut  ada tiga surat perintah penyidikan (sprindik) terkait pengembangan kasus tersebut. 
Ramalan Keuangan Shio 6 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan hingga Babi

Ramalan Keuangan Shio 6 Agustus 2026: Tikus, Kerbau, Macan hingga Babi

Ramalan keuangan shio 6 Agustus 2026 mengulas kondisi finansial dari Tikus hingga Babi secara lengkap, disertai angka hoki masing-masing shio hari Kamis ini.
5 Sosok Dokter dan Nakes yang Hujat Curhatan Yurizal Tri Chaerawan, Pasien BPJS yang Meninggal Dunia

5 Sosok Dokter dan Nakes yang Hujat Curhatan Yurizal Tri Chaerawan, Pasien BPJS yang Meninggal Dunia

Siapa saja dokter dan nakes yang menghujat Yurizal Tri Chaerawan? Simak daftar 5 sosok viral usai mengomentari pasien BPJS yang meninggal dunia itu.
Selengkapnya

Viral