Berapi-api, Habib Rizieq Shihab Bongkar Alasan Mengapa Ormas Bertindak Premanisme Masih Eksis: Itu Karena Semua Pejabat ...

tvOnenews.com - Mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habieb Rizieq Shihab buka suara menyoal maraknya preman berkedok organisasi masyarakat (ormas).

Tanpa bertele-tele, pendiri FPI itu membongkar alasan mengapa Ormas yang bertindak premanisme itu masih 'dibiarkan' oleh pemerintah, ternyata ada hubungannya dengan hal ini, apakah itu? scroll baca selengkapnya di bawah ini.

Bicara berapi-api, Habib Rizieq Shihab sampai menyebut Presiden Prabowo Subianto.

Sebagaimana diketahui, publik dihebohkan atas ketegangan antara Ketua GRIB (Gerakan Indonesia Rakyat Bersatu), Hercules dengan mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo.

Polemik ini berawal ketika pria bernama lengkap Rosario de Marshall itu dengan lantang menghina Letjen (Purn) Sutiyoso dengan sebutan "sudah bau tanah".

Mantan penguasa Tanah Abang itu membela Wapres Gibran Rakabuming Raka soal usulan pemakzulan yang dituntut oleh Forum Purnawirawan TNI.

Baca Juga

Wakil Kepala BGN: Efisiensi Anggaran Justru Perkuat Program MBG Tepat Sasaran

Salah satu tokoh yang mendukung pemakzulan tersebut adalah mantan Gubernur DKI, Sutiyoso dan pernah menjadi Wadanjen Kopassus tahun 1992.

Sontak saja pernyataan Hercules soal 'bau tanah' itu menjadi perbincangan hangat publik dan memicu reaksi keras dari kalangan Purnawirawan.

Salah satunya yang cukup keras adalah Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang geram atas pernyataan dari Hercules.

Gatot mengecam keras sikap Hercules yang dianggap tidak menghargai tokoh Militer Indonesia, Sutiyoso.

Sambil menyindir Hercules dan disebut tidak tahu diri, karena dalam perjalanannya mendapat bantuan juga dari Purnawirawan TNI.

Habib Rizieq Shihab Bongkar Alasan Pemerintah 'Biarkan' Preman berkedok Ormas

Tak tinggal diam, Habib Rizieq Shihab ikut mengomentari soal polemik premanisme yang bikin resah dan menjadi sorotan beberapa waktu belakangan ini.

Dia mempertanyakan sikap pemerintah yang dinilai tak adil, ketika bisa dengan tegas bubarkan FPI pada tahun 2020 lalu. 

"Kita belajar dari FPI, FPI ini bukan organisasi preman. Melainkan, organisasi sosial, kemasyarakatan, kemanusiaan, pemerintah berani bubarin. Kenapa organisasi preman nggak berani dia bubarin? Ada apa?" ungkapnya dilansir dari youtube Cerita Untungs.

Menurut HRS, preman berkedok ormas ini pembinanya adalah para pejabat yang punya kepentingan,

"Sebenarnya jawabannya sudah jelas, karena banyak ormas-ormas preman tadi, pembinanya para pejabat. Kalau pembinanya pejabat, bagaimana ceritanya?," 

"Itu yang saya katakan waktu kita bicara sama media asing, apa yang musti kita lakukan kalau penjahat dan pejabat sudah berkolaborasi, mereka saling memanfaatkan satu sama lainnya, saling melindungi," ujarnya.

Habib Rizieq Shihab berpandangan bahwa seharusnya ormas-ormas yang memang sudah terbukti melakukan pemerasan, melakukan intimidasi dan teror.

"Kalau masih berupa oknum, oknum-oknum itu tangkap, berikan peringatan kepada ormasnya. Tapi kalau itu sudah sistematis, sudah struktural, memang ormasnya seperti itu berbagai daerah, ya bubarkan," tegas HRS.

Di samping itu, Habib Rizieq menyentil pemerintah yang dinilai tidak adil karena berani membubarkan FPI, sementara kondisi saat ini banyak preman yang berkedok ormas masih 'dibiarkan'.

"Kenapa musti takut? kemarin pemerintah berani membubarkan FPI, nah yang jelas-jelas preman yang mengganggu masyarakat, mengganggu ketenteraman usaha, bisa mengganggu investasi," ujarnya.

Rizieq menegaskan kembali sikap pemerintah yang seharusnya tegas menindak perlakuan Ormas yang meresahkan dan merugikan itu harus dibubarkan.

"Kalau masih berupa oknum, kalau memang organisasi tersebut secara umum bagus, cuma ada oknum-oknumnya yang nggak baik, oknumnya tangkap, penjarakan mereka semua," ujarnya.

"Tapi kalau sudah struktural, masif, memang organisasi ini di berbagai daerah sok jago, di berbagai daerah jadi tukang peras, di berbagai daerah meresahkan masyarakat. Bubarkan, nggak peduli pembinanya siapa," ujarnya.

HRS kritik pemerintah

Untuk itu, Habib Rizieq Shihab secara khusus berpesan kepada para pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Prabowo Subianto untuk lebih menyoroti polemik ini.

"Maka itu sekarang saya minta, pejabat-pejabat tinggi, termasuk presiden sekalipun. Kalau namanya masih tercantum sebagai pembina-pembina di organisasi semacam ini, segera tarik itu nama, itu memalukan si pejabat," ujarnya.

"Karena ke depannya rakyat sudah muak dengan begini-begini," paparnya.

Merespons pernyataan dari Ari Untung bahwa respons masyarakat atas preman yang meresahkan itu, sampai ingin minta diadakan kembali Petrus.

"Makanya seperti mas Ari katakan, sampai saking muaknya masyarakat, sampai ada minta diadakan Petrus. Itu kan menunjukkan masyarakat sudah muak," pungkasnya.

Sekadar informasi, pemerintah resmi bubarkan FPI (Front Pembela islam pada tahun 2020.

Mahfud MD, yang saat itu menjabat sebagai Menkopolhukam mengatakan pemerintah telah resmi bubarkan FPI. 

Pembubaran itu berdasarkan keputusan bersama pejabat tinggi negara. Mahfud menegaskan, FPI dilarang melakukan aktivitasnya lagi setelah pernyataan ini disampaikan.   

Pernyataan ini disampaikan saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam siang ini (30/12/2020). Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, menyatakan, pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam (FPI) dalam bentuk apapun.  

"Pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan yang akan dilakukan karena FPI tak lagi mempunyai legal standing baik sebagai ormas maupun sebagai organisasi biasa," kata dia, saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.   

Mahfud mengatakan, sejak 20 Juni 2019 FPI secara ‘de jure’ telah bubar sebagai ormas, namun sebagai organisasi FPI tetap berkegiatan yang melanggar ketertiban dan keamanan dan bertentangan dengan hukum, di antaranya tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lain-lain.   

Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI.  

"Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak, terhitung hari ini," kata dia. (ind)