Jepang Gratiskan Biaya Persalinan, Strategi Baru Atasi Krisis Populasi

Tokyo, tvOnenews.com — Pemerintah Jepang tengah menyusun langkah besar untuk membalikkan tren penurunan angka kelahiran yang semakin mengkhawatirkan. Salah satu strategi yang kini menjadi sorotan adalah menggratiskan biaya persalinan bagi ibu melahirkan.

Kebijakan ini diusulkan oleh panel ahli yang bertugas mengkaji cara-cara meringankan beban finansial keluarga muda. Panel tersebut merekomendasikan pemerintah membebaskan biaya persalinan standar, yang selama ini tidak sepenuhnya ditanggung asuransi kesehatan nasional.

“Menyusul proposal tersebut, kementerian kesehatan akan mencari cara untuk mewujudkan sistem seperti itu,” tulis Japan Times, Kamis (15/5/2025).

Biaya Persalinan Belum Sepenuhnya Terjangkau

Meski pemerintah Jepang saat ini memberikan subsidi sebesar 500 ribu yen atau sekitar Rp 56,7 juta bagi perempuan yang melahirkan, jumlah tersebut ternyata tidak mencukupi di sekitar 45 persen kasus, menurut data dari Mei 2023 hingga September 2024. Banyak keluarga muda masih harus menanggung biaya tambahan untuk proses persalinan, yang menjadi salah satu penghalang bagi pasangan untuk memiliki anak.

Angka Kelahiran Terendah Sejak 1899

Baca Juga

Perlindungan Pekerja Akan Berdampak Positif Terhadap Produktivitas Industri Sawit

Kekhawatiran pemerintah bukan tanpa alasan. Pada tahun 2024, angka kelahiran di Jepang mencapai 720.988 bayi, rekor terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899. Angka ini memperpanjang tren penurunan selama sembilan tahun berturut-turut, mencerminkan tantangan demografis serius yang dihadapi Negeri Sakura.

Populasi yang menua dan menyusut juga berdampak langsung pada jumlah tenaga kerja dan pembayar pajak, yang berimbas pada keberlanjutan sistem jaminan sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Upaya Sistemik Pemerintah Jepang

Kebijakan persalinan gratis ini menjadi bagian dari paket reformasi perawatan anak yang diadopsi sejak 2023. Fokusnya adalah mendukung keluarga muda dengan anak kecil, serta meningkatkan stabilitas keuangan rumah tangga yang sedang berkembang.

Langkah ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak pasangan untuk memiliki anak, di tengah tingginya biaya hidup dan tekanan sosial yang selama ini menjadi penghambat utama. (nsp)