TASPEN dan JAMDATUN Jalin Kerja Sama Strategis Demi Perkuat Tata Kelola Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - PT TASPEN (Persero) dan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menandatangani Perjanjian Kerja sama Penanganan Masalah Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Penandatanganan itu berlangsung di Auditorium Kantor Pusat TASPEN pada Kamis (15/5).

Adapun kerja sama itu dilakukan dalam rangka penguatan penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. 

Perjanjian itu bertujuan memperkuat sinergi antara TASPEN dan Kejagung dalam memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, serta tindakan hukum lainnya sesuai dengan kewenangan JAMDATUN. 

"Dengan adanya kerjasama yang terjalin, tidak hanya TASPEN namun Anak Perusahaan beserta Perusahaan Terafiliasi mendapatkan bantuan hukum, pertimbangan hukum, maupun tindakan hukum dalam permasalahan bidang perdata dan tata
usaha negara," kata Corporate Secretary TASPEN, Henra dalam keterangannya.

Sementara itu, JAMDATUN R. Narendra Jatna menegaskan, Kejagung siap mendukung BUMN strategis seperti TASPEN dalam menghadapi tantangan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. 

Baca Juga

Catat Tren Positif Empat Tahun Berturut-turut, Kepuasan Peserta TASPEN Terus Membaik pada Tahun 2025

"Kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi bagian dari strategi mitigasi risiko hukum, reputasi, dan kepatuhan dalam operasional bisnis TASPEN, khususnya dalam penyelenggaraan programprogram jaminan sosial untuk para pegawai negeri sipil," ujarnya.

Turut diketahui, penandatanganan perjanjian itu menjadi wujud komitmen bersama dalam membangun sistem hukum yang responsif, profesional, dan mendukung pelaksanaan program pemerintah yang bersih dan berintegritas. 

Sejalan dengan Menteri BUMN, Erick Thohir yang menekankan pentingnya tata kelola hukum dalam mewujudkan BUMN yang profesional dan berintegritas. 

"BUMN harus menjadi contoh dalam penerapan good governance. Sinergi antara TASPEN dan JAMDATUN adalah langkah nyata untuk memastikan BUMN tidak hanya berorientasi pada layanan, tetapi juga memiliki ketahanan hukum yang kuat," tegas Erick Thohir. (dpi)