Program Dedi Mulyadi Kirim Anak ke Barak Militer Bakal Berumur Panjang, Rp5 Triliun Anggaran Jabar Dirombak!

Jakarta, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melakukan perombakan anggaran daerah setempat. Nilai perombakan itu diperkirakan mencapai Rp5 triliun. Salah satu pos realokasi anggaran adalah untuk program pengiriman anak ke barak militer.

Dedi Mulyadi menyampaikan hal itu kala menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Senin (19/5/2025).

Di sana, dia meminta KPK turut untuk ikut serta dalam pengawasan perombakan anggaran itu.

"Kami pagi hari ini bertemu dengan jajaran KPK di bidang pencegahan, terutama kita mendapat arahan dari Pak Ujang Bahtiar [Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 2 KPK]," ujar Dedi. 

Dia menjelaskan mendapat arahan untuk melakukan efisiensi dan merealokasikan seluruh belanja pemerintah dari belanja yang tidak penting menjadi untuk kepentingan publik.

Dedi menuturkan kehadirannya di KPK untuk berdiskusi di bidang pencegahan korupsi, khususnya terkait efisiensi anggaran belanja pemerintah daerah di berbagai sektor.

Baca Juga

KPK Periksa Ketua DPRD Kuansing di Kasus Suhardiman Amby

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik, itu menjadi prioritas utama kami," kata Dedi Mulyadi.

Dedi akan melakukan efisiensi anggaran daerah Jawa Barat mencapai Rp 5 triliun.

Menurut dia, efisiensi itu akan dialihkan kepada program yang lebih penting untuk masyarakat.

Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp 700 miliar lebih untuk TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi).

“Sedangkan yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," ujarnya.

Dedi Mulyadi mencontohkan, efisiensi perjalanan dinas pemerintah yang dinilai tidak prioritas sehingga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

Ada realokasi dari Rp 700 miliar menjadi Rp 2,4 triliun (untuk infrastruktur jalan), kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, (tapi) yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp 250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, Dedi mengatakan, mendapatkan strategi dari KPK untuk mensinergikan berbagai kebijakan yang mengarah pada peningkatan sumber daya manusia, kenyamanan layanan pemerintah, dan peningkatan kualitas kesehatan warga.