Wamen Setneg Juri Ardiantoro Tanggapi Polemik Cat Pesawat Presiden: Wong Cat Kok Diributin

Jakarta, tvOnenews.com – Polemik mengenai pergantian warna cat pesawat kepresidenan Republik Indonesia kembali mencuat di ruang publik dan media sosial. Namun, Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamen Setneg), Juri Ardiantoro, menanggapi dengan santai dan menyebut bahwa hal tersebut tidak perlu menjadi perdebatan besar.

Dalam keterangannya kepada wartawan, Juri mengatakan bahwa pergantian livery atau cat pesawat adalah sesuatu yang lumrah dan tidak memiliki urgensi khusus.

“Apanya yang diramaikan sih? Wong cat kok. Kan sama seperti kamu pakai baju, mau merah, mau putih, mau hijau,” ujar Juri dengan nada santai.

Saat ditanya apakah ada alasan khusus di balik perubahan warna pesawat kepresidenan, Juri kembali menegaskan bahwa hal itu tidak perlu dibesar-besarkan.

“Itu hal yang biasa lah, lumrah. Jadi gak ada hal yang khusus. Mengganti warna atau pengen berubah warna itu sama seperti kita pengen warna apa, biasa aja. Gak usah terlalu serius loh,” tambahnya.

Soal Anggaran, Juri: “Anggaran Gue Sendiri Aja Gue Gak Tahu”

Baca Juga

Prabowo Pilih Destry Damayanti Jadi Calon Tunggal Gubernur BI, Istana Ungkap Alasannya

Pertanyaan seputar anggaran yang digunakan untuk mengecat ulang pesawat juga mencuat. Namun, Juri mengaku tidak mengetahui secara pasti besaran dana yang digunakan untuk proses tersebut.

“Wah aku gak ngecek anggaran. Anggaran gue sendiri aja gue gak tahu,” ujarnya sambil tertawa kecil.

Meski demikian, ia memastikan bahwa segala proses pengelolaan aset negara tetap berada dalam koridor administrasi yang benar dan tidak perlu dipermasalahkan secara berlebihan.

Demo Ojol hingga Sekolah Rakyat: Pemerintah Tetap Dengarkan Suara Publik

Selain isu cat pesawat, Juri juga menanggapi berbagai isu lain yang sedang berkembang, salah satunya terkait demo para pengemudi ojek online (ojol). Ia menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi.

“Demo itu ekspresi dari masyarakat, kita hormati. Silakan saja, asalkan tidak mengganggu ketertiban dan tidak melanggar hukum. Pemerintah tentu akan mendengarkan apa yang disampaikan masyarakat,” kata Juri.

Sementara itu, mengenai program Sekolah Rakyat yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto, Juri menyatakan dukungan penuh dari pemerintah.