Tak Tegur Israel, Anggota Partai Buruh Australia Layangkan Kritik ke Canberra

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota parlemen dari Partai Buruh yang berkuasa di Australia sekaligus mantan Menteri Industri dan Sains, Ed Husic, mengkritik sikap pemerintahnya terkait blokade bantuan Israel di Gaza.

Ia menyatakan bahwa Canberra seharusnya bergabung dengan tiga negara Barat dalam memberikan peringatan kepada Tel Aviv untuk mengizinkan bantuan kemanusiaan.

“Saat ini, Australia bisa dan seharusnya melakukan lebih banyak. Sebagai langkah awal, kita seharusnya memanggil duta besar Israel di Australia untuk menyampaikan tuntutan tegas yang kita suarakan bersama negara-negara lain,” tulis Husic dalam opininya yang dimuat dalam edisi cetak The Guardian, mengutip Antara pada Minggu.

“Bahwa pemerintah Israel harus segera menyediakan bantuan kemanusiaan secara lebih bebas dan cepat bukan bantuan ‘dasar’ seperti yang saat ini diizinkan secara terbatas,” tambahnya.

Husic mengkritik Australia karena tidak ikut serta dalam pernyataan bersama yang dikeluarkan pada Senin lalu oleh Inggris, Kanada, dan Prancis.

Sebelumnya, London, Paris, dan Ottawa telah mengeluarkan peringatan keras kepada Israel, menuntut agar operasi militer di Gaza segera dihentikan dan pembatasan bantuan kemanusiaan dicabut, atau Israel akan menghadapi “tindakan konkret lebih lanjut”.

Baca Juga

Tak Dengar Saran PSSI, Yordania Resmi Ubah Venue Vs Australia 

“Ini adalah tanda lebih lanjut bahwa banyak teman baik kita di komunitas internasional masih terkejut atas perlakuan terhadap warga sipil tak bersalah di Gaza. Itu adalah sikap penting mereka. Australia seharusnya bisa dengan bangga bergabung bersama mereka. Tapi kita tidak melakukannya,” jelas Husic.

Husic menjabat sebagai Menteri Industri dan Sains dari tahun 2022 hingga 2025 dan merupakan Muslim pertama yang terpilih menjadi anggota parlemen federal sekaligus menteri.

Dengan menolak desakan internasional untuk gencatan senjata, militer Israel telah melancarkan serangan brutal terhadap Gaza sejak Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 53.900 warga Palestina, sebagian besar di antaranya adalah perempuan dan anak-anak.

Pada November lalu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap kepala otoritas Israel Benjamin Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya, Yoav Gallant, atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.