PDIP Tolak Mentah-mentah Dana Parpol Ditambah, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai usulan penambahan dana partai politik (parpol) dari APBN masih belum memiliki urgensi saat ini.

Justru Said meminta hal itu tidak dilakukan.

Pemerintah pada tahun ini sedang menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.

Kebijakan itu juga akan berlanjut pada tahun 2026.

“Kalau melihat kebutuhan pemerintah, program-program pemerintah saat ini, dimana pemerintah melakukan efisiensi 2025, bahkan akan dilanjutkan 2026, lebih baik menurut hemat saya keinginan itu untuk sementara ditangguhkan dulu,” ujar Said di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa (27/5/2025).

“Belum terlalu urgent untuk saat ini, karena kondisi keuangan negara belum memungkinkan. Toh, pemerintah melakukan efisiensi, tiba-tiba kemudian akan ada tambahan untuk dana parpol. Tidak elok di masyarakat lah,” sambungnya.

Baca Juga

KPK Gandeng BPKP dalam Pemeriksaan Rudy Tanoe, Hitung Kerugian Negara Akibat Korupsi Bansos

Said menambahkan, yang perlu dilakukan parpol saat ini adalah menguatkan kapasitas mulai dari sumber daya manusia (SDM) hingga kelembagaan.

Di sisi lain, dia mengatakan Banggar DPR akan membentuk tim untuk mengkaji seberapa besar anggaran yang memang dibutuhkan parpol dari APBN.

Meski begitu, Said menekankan bahwa DPR tidak dalam posisi meminta kenaikan anggaran dari APBN.

Dia menyebut DPR menghargai setiap usulan yang disampaikan.

“Ini sudah lima tahun yang lalu DPR memang berkutat di kubangan soal pendanaan partai politik,” ujar Said.

“Oleh karenanya, ya pelan-pelan saja. Jangan kemudian apa yang disampaikan KPK, kemudian partai politik merespons, langsung kita minta pemerintah menganggarkan. Itu kok kurang elok ya,” lanjut politisi PDIP itu.(saa/lkf)