PSI Ungkap Alasan Tolak Keras Rencana Pembangunan Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi B DPRD Provinsi DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo membeberkan alasannya menolak rencana pembangunan Pulau Kucing di Pulau Tidung Kecil, Kepulauan Seribu. 

Menurut Francine penolakan ini muncul lantaran, kucing merupakan predator invasif yang dapat memusnahkan spesies hewan lainnya, termasuk burung, mamalia, reptil, serangga, hingga penyu hijau maupun amfibi. 

Sehingga jika pembangunan Pulau Kucing tersebut terwujud maka akan ada kerusakan ekosistem didalam Pulau Tidung Kecil yang juga merupakan kawasan konservasi berdasarkan Perda DKI Jakarta nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah

"Mereka dapat menjadi ancaman bagi konservasi," kata dia dalam keterangannya, Senin (2/6/2025). 

Mantan Direktur LBH PSI mengungkapkan, bahwa Pulau Tidung Kecil juga merupakan tempat penangkaran penyu sisik, hanggar ikan paus sperma, budidaya ikan laut, pembibitan mangrove, dan budidaya tanaman Sukun Botak.

"Ada kebun bibit karang di Pulau Tidung Kecil yang dikelola oleh Pusat Budidaya dan Konservasi Laut berbentuk Unit Pelaksana Teknis di bawah Dinas KPKP Provinsi DKI Jakarta," ungkapnya. 

Baca Juga

Politisi Partai PSI Kompak Mengundurkan Diri, Ini Reaksi Ketum PSI Kaesang Pangarep

Selain itu, ia juga menuturkan, kucing-kucing yang hidup berdampingan dengan manusia memiliki sumber makanan yang lebih beragam dibanding di alam liar.

Sehingga, sambungnya, jika kucing-kucing tersebut akan dilepas liarkan di alam bebas, dikhawatirkan dapat memamangsa binatang lain, pasalnya, kucing adalah predator puncak yang akan memangsa beragam binatang. 

"Mereka dapat memangsa satwa di sana, termasuk burung-burung yang tinggal maupun yang tengah melintasi pulau tersebut," ungkapnya. 

Di sisi lain, Francine menuturkan, pemindahan kucing dalam jumlah besar ke sebuah pulau juga akan menjadi beban Pemprov DKI Jakarta.

Sebab, kucing-kucing itu harus dirawat dan dijaga kesehatannya, padahal Jakarta saat ini baru memiliki satu pusat kesehatan hewan di Jakarta Selatan yang jaraknya jauh dari Kepulauan Seribu. 

"Relokasi bukan solusi jangka panjang karena kucing adalah hewan teritorial sehingga jika direlokasi maka akan ada kucing-kucing pendatang baru di lokasi awal, yang dalam jangka panjang dan keseluruhan justru akan menambah jumlah populasi kucing di Jakarta," tuturnya. 

Francine mengingatkan bahwa sterilisasi sebagai solusi jangka panjang untuk pengendalian populasi kucing di Jakarta, ditunjang dengan vaksinasi rabies rutin untuk menjaga Jakarta yang sudah bebas rabies selama 20 tahun terakhir. 

"Estimasi hidup kucing sehat berkisar 10-15 tahun, sehingga relokasi kucing akan menimbulkan beban pemeliharaan jangka panjang, seperti pemberian pakan, pemeliharaan, serta perawatan kesehatan dan kesejahteraannya," ujarnya. 

Oleh karena itu, dirunya berharap alokasi dana untuk pulau kucing dapat digunakan untuk meningkatkan layanan kesehatan hewan yang menjangkau lebih banyak warga Jakarta, baik dari segi akses, jarak, dan harga.

"Misalnya dengan menyediakan satu puskeswan di tiap kota di Jakarta, penambahan tenaga medis di Puskeswan Ragunan sehingga bisa menyediakan layanan gawat darurat 24 jam, serta meningkatkan Puskeswan Ragunan menjadi Rumah Sakit Hewan pertama milik daerah di Jakarta yang berstandar internasional," tandasnya. (aha/muu)