Usul Pemakzulan Wapres Gibran Disebut Makar Terselebung, Pengamat Minta Negara Tak Diam

Pieter Zulkifli menyatakan dalam konteks ini juga surat para purnawirawan TNI itu bisa menjadi bukti sikap anti demokrasi dan melawan konstitusi. Dia bahkan mengimbau agar para elite politik tidak perlu merespons surat purnawirawan tersebut.

"Tindakan seperti ini mereka akan memicu disharmoni politik, menggoyang kepercayaan publik, dan memecah konsentrasi pemerintah yang tengah bersiap melanjutkan pembangunan. Dinamika politik harus tetap selaras agar pembangunan bisa berjalan. Jangan seperti anak kecil, enggak suka, minta makzulkan, enggak cocok, ajukan pemakzulan. Kapan negara ini akan maju?" ucap dia.

"Apa jadinya jika tiap ketidaksukaan politik dibalas dengan narasi pemakzulan? Demokrasi kita akan menjadi dagelan. Etika kenegaraan runtuh. Konstitusi akan menjadi sekadar kertas tanpa wibawa," timpalnya.

Pieter Zulkifli menegaskan bahwa kekuasaan politik harus tunduk pada konstitusi, bukan sebaliknya. Hukum tidak boleh melayani syahwat kekuasaan.

Dia menuturkan bila elite bangsa ini masih juga menjadikan hukum sebagai alat politik, maka selama itu pula rakyat tak akan pernah cerdas dan tak akan pernah sejahtera. Sebab, mereka dibesarkan dalam budaya kebohongan yang dilanggengkan oleh elite yang tak punya tanggung jawab sosial terhadap bangsanya sendiri.

Pieter Zulkifli lantas mengutip pernyataan Socrates yang pernah berkata 'Demokrasi tanpa pendidikan politik yang baik dan benar, maka suara rakyat menjadi dogma berbahaya'. Dia mengatakan hal itulah yang saat ini terjadi di mana narasi politik berkembang tanpa nalar, didorong oleh emosi dan dendam kekuasaan, bukan oleh akal sehat dan kebajikan publik.

Baca Juga

Anggota DPRD Pati Turut Diperiksa KPK Terkait Adanya Komunikasi Dengan Sudewo Soal Isu Pemakzulan

"Kecerdasan rakyat akan lahir bila elit memberi teladan integritas. Sayangnya, sebagian elite politik kita hari ini menunjukkan bahwa mereka lebih haus kekuasaan ketimbang ingin membangun bangsa. Mereka lancang memakai pangkat dan gelar purnawirawan sebagai tameng moral, padahal substansi aksinya bertolak belakang dengan semangat kenegarawanan, mengacaukan stabilitas politik yang baru tumbuh," katanya.

Dia menilai narasi pemakzulan tanpa data hanyalah distraksi yang menguras energi bangsa, menunda agenda besar reformasi hukum, perbaikan ekonomi, hingga penanganan kemiskinan.

Untuk itu, Pieter Zulkifli berhatap Presiden Prabowo Subianto harus jeli. Kepala Negara mesti tahu mana yang benar-benar baik, dan mana yang hanya berpura-pura baik.