Forum Purnawirawan TNI Kirim Surat Pemakzulan Wapres RI ke DPR, Jarnas Prabowo-Gibran Sebut Upaya Pecah Belah Bangsa
- Istimewa
Jakarta, tvOnenews.com - Forum Purnawirawan TNI melayangkan surat ke DPR RI terkait permintaan pemakzulan Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka.
Jaringan Nasional (Jarnas) For Prabowo-Gibran menyayangkan langkah yang diambil oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut.
Ketua Umum Jarnas For Prabowo-Gibran, Nasaruddin mengatakan langkah tersebut tidak hanya bertentangan dengan hukum melainkan turut mengoyak nilai-nilai demokrasi yang telah menjadi kesepakatan bersama bangsa Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan sikap para purnawirawan yang justru terjun ke dalam politik praktis. Seharusnya mereka menjadi teladan dan memberikan arahan positif kepada generasi muda, bukan justru membuat gerakan pemakzulan yang tidak berdasar,” kata Nasaruddin, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Nasarudin menilai gerakan ini berpotensi menciptakan perpecahan di tengah masyarakat dan mengganggu stabilitas nasional.
Terlebih, kata ia, pemerintahan Prabowo-Gibran tengah bersiap untuk menjalankan program-program prioritas serta pembangunan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Kami melihat gerakan ini bukan hanya prematur, tapi juga membahayakan persatuan bangsa. Pemerintahan baru saat ini butuh dukungan, bukan guncangan politik,” katanya.
Nasarudin Turut serta mengingatkan DPR RI agar berhati-hati dalam menanggapi surat tersebut.
"Kami harap DPR melihat dengan cermat dasar hukum dari setiap usulan, termasuk usulan pemakzulan ini. Jangan sampai keputusan yang diambil justru memecah belah anak bangsa.” katanya.
Nasarudin turut mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momen Idul Adha 2025 sebagai ajang memperkuat persatuan dan memperluas kepedulian sosial.
Pihaknya meminta agar setiap elemen bangsa turut mendukung program-program pemerintah demi berjalannya pembangunan.
“Kami berharap para purnawirawan bisa lebih bijak dan kembali pada peran sejatinya sebagai penjaga moral dan panutan generasi muda, bukan malah menjadi bagian dari polarisasi politik,” pungkasnya. (raa)
Load more