PSI Kritik Wacana BPJS Hewan: Puskeswan Saja Baru Satu, Penuhi Layanan Dasar Dulu!

Jakarta, tvOnenews.com - Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meluncurkan program layanan kesehatan hewan ala “BPJS Hewan” dan pemasangan microchip menuai kritik dari DPRD. 

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Francine Widjojo, mengingatkan Pemprov untuk tidak melangkah terlalu jauh tanpa membenahi layanan dasar terlebih dahulu.

Francine menyatakan mendukung semangat Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta dalam memperluas layanan kesehatan hewan. Namun, ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta harus terlebih dahulu memenuhi kewajibannya dalam menyediakan layanan dasar yang memadai bagi pemilik hewan di ibu kota.

“Saat ini, baru satu Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan yang melayani hewan domestik seperti kucing dan anjing,” ujar Francine, dalam keterangan tertulis, Senin (9/6/2025).

Ia menilai keberadaan puskeswan merupakan fondasi utama sebelum berbicara soal skema pembiayaan layanan kesehatan hewan secara kolektif.

“Kita tidak bisa bicara soal jaminan kesehatan hewan, sementara Puskeswan yang biaya layanannya lebih terjangkau oleh masyarakat tapi baru ada satu, dan sampai sekarang pun belum bisa melayani gawat darurat 24 jam," ungkap Francine.

Baca Juga

Dinkes Ungkap Penyebab Sementara Keracunan MBG di Jakarta Timur

Francine juga meminta agar program BPJS Hewan tidak sekadar menjadi program populis tanpa kesiapan infrastruktur dan regulasi pendukung.

“Prioritasnya tetap harus pada pemenuhan layanan dasar terlebih dahulu, agar program lanjutan seperti BPJS Hewan bisa diterapkan secara realistis, berkelanjutan, dan tidak membebani sistem yang belum kokoh,” tegasnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 64 Tahun 2007, Francine menyebut Jakarta seharusnya memiliki minimal 15 Puskeswan.

“Jika mengacu pada Permentan tersebut, Jakarta seharusnya memiliki minimal 15 Puskewan. Padahal saat ini Jakarta baru memiliki satu puskeswan non ternak di Jakarta Selatan,” tambahnya.

Terkait rencana pemasangan microchip pada hewan di Jakarta, Francine menekankan pentingnya kesiapan sistem data pendukung. Ia menyinggung Pergub DKI Jakarta Nomor 199 Tahun 2016 yang mengatur pemasangan microchip hanya untuk anjing.

“Saat ini Pergub DKI Jakarta Nomor 199 Tahun 2016 yang berlaku di Jakarta juga hanya mewajibkan pemasangan microchip pada anjing. Ini pun selama 9 tahun belum terlaksana baik karena sistem pendataannya belum sepenuhnya mendukung,” ungkap Francine.

Menurutnya, jika Pemprov ingin membangun sistem identifikasi hewan yang lebih luas, maka Pergub tersebut perlu direvisi.

“Jika Pemprov DKI Jakarta ingin membangun sistem identifikasi hewan yang lebih komprehensif, maka Pergub ini perlu direvisi untuk menjangkau jenis hewan lain. Dan tentunya langkah ini perlu didukung oleh sistem basis data kepemilikan hewan yang jelas dan terintegrasi,” jelasnya.

Tanpa kesiapan regulasi dan sistem data yang kuat, Francine khawatir program ini hanya akan membebani Pemprov dan tidak berdampak nyata bagi masyarakat.

“Dan sekali lagi, yang paling penting saat ini adalah memenuhi kewajiban Pemprov untuk menyediakan puskeswan di seluruh wilayah DKI Jakarta,” tegasnya.

Francine juga menyoroti rencana pembuatan pulau tematik kucing di Pulau Tidung Kecil, Kabupaten Kepulauan Seribu. Ia menilai proyek tersebut tidak layak dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Saya berharap Pemprov DKI membatalkan memasukkan rencana pembuatan pulau tematik kucing ini ke dalam RPJMD DKI Jakarta," ujarnya.

Sebaliknya, ia menilai pembangunan minimal 15 Puskeswan sebagaimana amanat Permentan 64/2007 seharusnya menjadi prioritas dalam RPJMD.

"RPJMD juga memuat visi dan misi kepala daerah. Apalagi dalam kampanyenya Pak Pram menyatakan 15 puskeswan pun juga belum menyelesaikan, dan perlu diperbanyak di Jakarta Barat, Pusat, dan Selatan," terang Francine.

“Pembentukan 15 puskeswan ini merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum membuat program-program populis yang juga tidak akan efektif tanpa dukungan layanan kesehatan dasar untuk hewan-hewan di Jakarta,” pungkasnya. (agr/iwh)