Marak Aksi Premanisme Dipicu Konflik Agraria, Polda Metro Jaya Minta Masyarakat Tak Segan Lapor Polisi

Jakarta, tvOnenews.com – Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra mengataan permasalahan agraria menjadi salah satu pemicu utama konflik dan ketegangan yang terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya.

Wira menyebut, konflik ini sering kali disertai dengan indikasi aksi premanisme, yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat.

Oleh karenanya, Wira menyampaikan, Polda Metro Jaya menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas penanganan permasalahan agraria yang kerap memicu konflik di wilayah hukumnya.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wira dan dihadiri oleh sejumlah narasumber penting dari berbagai instansi pemerintahan.

Sumber :

• Rika Pangesti/tvOnenews.com

Baca Juga

Polisi Masih Selidiki Penyebab Jatuhnya Crane di Kuningan

"Banyak sekali konflik yang timbul akibat permasalahan agraria, dimana di dalamnya terindikasi adanya aksi premanisme," ungkap Wira, Kamis (12/6/2025).

FGD ini menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk Direktur Jenderal dari Kementerian terkait, Staf Khusus, serta perwakilan dari Direktorat Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, hadir pula perwakilan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten.

Dari tingkat pemerintahan daerah, turut hadir perwakilan dari Kota Madya Depok, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

Wira menjelaskan, tujuan utama dari FGD ini adalah untuk menginventarisasi permasalahan agraria yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya, khususnya yang berkaitan dengan aksi premanisme.

Melalui FGD ini, Wira mengatakan, pihaknya berupaya untuk mencari solusi yang efektif dalam menangani permasalahan agraria yang kompleks.

"Kami ingin memetakan sejauh mana langkah-langkah yang akan diambil untuk menangani setiap permasalahan agraria, terutama yang melibatkan aksi premanisme," jelasnya.

Lebih lanjut, Wira menyatakan bahwa program ini akan berjalan secara berkelanjutan dan melibatkan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder).

"Polda Metro Jaya berkomitmen untuk terus menjalankan upaya-upaya preventif dan represif guna menciptakan situasi yang kondusif di masyarakat," tuturnya.

Dalam kesempatan ini, Wira juga mengimbau masyarakat, khususnya yang berada di wilayah Jakarta, Depok, Tangerang, dan Bekasi, untuk aktif melaporkan setiap indikasi konflik agraria yang disertai aksi premanisme.

"Kami memohon kepada masyarakat apabila ada laporan terkait konflik agraria yang dilatarbelakangi aksi premanisme, tolong kami diberikan informasi. Sehingga kami dapat mengambil tindakan bersama stakeholder terkait," ungkapnya.

Polda Metro Jaya berharap, melalui kerja sama yang erat dengan masyarakat dan instansi terkait, permasalahan agraria dan aksi premanisme dapat diminimalisir.

"Langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, khususnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kegiatan FGD ini menjadi salah satu wujud komitmen kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan di tengah kompleksitas permasalahan agraria yang dihadapi masyarakat," kata Wira.

Wira menegaskan bahwa Polda Metro Jaya akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memastikan setiap laporan ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat.

"Program ini akan terus kami laksanakan secara berkesinambungan demi kepentingan masyarakat," tandasnya.

Wira juga mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian jika mengetahui adanya konflik terkait permasalahan agraria yang diiringi dengan aksi premanisme.

"Kami mohon bantuan masyarakat untuk memberikan informasi sehingga kami bisa melakukan tindakan bersama stakeholder terkait," ujarnya.

Polda Metro Jaya berkomitmen untuk terus melakukan upaya pencegahan dan penindakan terhadap aksi premanisme yang terkait dengan permasalahan agraria.

Dengan kerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan stakeholder lainnya, diharapkan permasalahan agraria dapat ditangani secara efektif dan konflik dapat diminimalisir.(rpi/muu)