Proyek Tanggul Laut Raksasa Senilai USD 80 Miliar Segera Digarap, Prabowo: DKI Jakarta Harus Ikut Urunan

Jakarta, tvOnenews.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan keseriusan pemerintah dalam membangun proyek strategis nasional Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa yang telah lama direncanakan.

Dalam pidato kuncinya di Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Presiden menyebut proyek ini sangat vital demi melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.

“Saya ingin emphasize, saya ingin garisbawahi salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita merupakan suatu mega project tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Pantai Utara Jawa,” kata Prabowo, dikutip Jumat (13/6/2025).

Proyek tanggul raksasa ini sejatinya telah masuk perencanaan sejak 1995, dan kini dipastikan akan segera dimulai. 

Tanggul tersebut dirancang membentang sejauh 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan total kebutuhan anggaran mencapai USD 80 miliar. Untuk tahap awal di Teluk Jakarta, waktu pembangunan diperkirakan 8 hingga 10 tahun.

“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno: perjalanan 1000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera mulai itu,” ujar dia.

Baca Juga

Hadiri PENAS XVII di Gorontalo, Mentrans Dorong Swasembada Pangan Kawasan Transmigrasi

Untuk mempercepat pelaksanaan proyek raksasa ini, Prabowo akan membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk pembagian biaya secara adil untuk tahap awal.

“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan 8-10 miliar dolar. Kalau 8-10 miliar dolar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah ketemu Gubernur DKI dan saya sudah kirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan, Pemerintah Pusat urunan. Jadi kalau 8 miliar dolar katakanlah 8 tahun berarti 1 miliar dolar, 1 tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah, Pemerintah Pusat setengah,” jelasnya.

Dia juga membuka peluang kerja sama dengan perusahaan internasional, namun menegaskan proyek ini tidak akan bergantung pada pihak asing.

“Kita terbuka perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, dari Jepang, dari Korea, dari Eropa, dari Timur Tengah yang mau ikut silakan. Tapi kita tidak tunggu, kita akan gunakan kekuatan kita sendiri,” pungkas Prabowo. (agr/nba)