MPR Ingatkan Pemerintah Waspadai Dampak Ekonomi Konflik Iran-Israel

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto mengingatkan pemerintah mewaspadai dampak ekonomi dari konflik Israel-Iran di Timur Tengah terhadap sektor energi global yang berpotensi menyebabkan harga minyak dunia melonjak.

“Kalau perangnya agak lama dikit, harga minyak bisa naik, dan kalau harga minyak naik, itu pasti berdampak pada nilai tukar,” kata Bambang Pacul, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, mengutip Antara pada Selasa.

Hal itu disampaikannya saat memberikan keterangan kepada media bersama Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto terkait respons atas konflik Iran-Israel di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, setiap gejolak dalam perdagangan minyak akan berdampak langsung pada penguatan dolar dan pelemahan mata uang negara-negara berkembang, termasuk rupiah.

Hal tersebut, kata dia, berangkat atas kondisi sejarah pengaitan dolar terhadap minyak tahun 1971, yang sejak saat itu minyak tidak lagi dipatok dengan emas tapi dengan dolar Amerika Serikat (AS).

“Ini ilmu sederhana saja. Kalau harga minyak naik, logikanya dolar juga akan naik, dan rupiah akan melemah,” ucapnya.

Baca Juga

Aksi Skuad Timnas Republik Irlandia Tolak Jabat Tangan Para Pemain Israel dan Enggan Dengarkan Lagu Kebangsaan

Meski demikian, dia menilai dampak konflik Iran-Israel terhadap pasokan minyak Indonesia kemungkinan tidak signifikan karena jenis minyak Iran adalah minyak berat atau “heavy crude” yang hanya bisa diolah di kilang tertentu.

“Kita tidak terlalu banyak memakai minyak berat. Kilang Cilacap memang bisa, tapi itu pun tidak banyak. Artinya dari sisi teknis, pengaruh langsung terhadap kilang kita tidak terlalu besar,” tuturnya.

Dia pun menegaskan Pertamina sebagai pengelola utama sektor minyak dan BBM di Indonesia harus siap dengan berbagai skenario, termasuk potensi gejolak harga minyak dunia akibat konflik tersebut.

“Pertamina tentu sudah punya kajian dan sedang konsolidasi. Kita harap mereka siap,” lanjutnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi XII DPR RI itu menyinggung arah kebijakan energi nasional di bawah pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang berkomitmen menuju kemandirian energi.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya akan mendalami hal tersebut dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia selaku mitra kerja komisi yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, serta investasi itu.

“Kita akan ke mana? Karena program pemerintah sendiri hari ini mau mandiri dalam waktu dekat di bidang energi, sampai apanya? Dan langkanya seperti apa? Ini belum di-breakdown ini di Komisi VII. Nanti kami akan tanya ke Menteri ESDM,” ujar dia.(ant/ree)