25 Wakil Menteri Rangkap Komisaris BUMN, Siapa Saja? Berikut Daftarnya!

Jakarta, tvOnenews.com – Praktik rangkap jabatan kembali mencuat dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menyusul terungkapnya 25 wakil menteri Kabinet Merah Putih yang juga menjabat sebagai komisaris di berbagai BUMN maupun anak usahanya.

Dari total 56 wakil menteri, hampir separuh kini mengisi kursi komisaris strategis di perusahaan pelat merah. Praktik ini mengundang sorotan karena menyangkut efektivitas kerja, profesionalisme, dan potensi konflik kepentingan.

Teranyar, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono resmi diangkat sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), bergabung dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan yang juga dipercaya sebagai Komisaris Pupuk Indonesia.

Berikut daftar lengkap nama dan jabatan para wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN:

1. Sudaryono – Wakil Menteri Pertanian → Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia

2. Immanuel Ebenezer Gerungan – Wakil Menteri Ketenagakerjaan → Komisaris PT Pupuk Indonesia

3. Giring Ganesha – Wakil Menteri Kebudayaan → Komisaris PT GMF AeroAsia

4. Angga Raka Prabowo – Wakil Menteri Komunikasi Digital → Komisaris Utama PT Telkom Indonesia

5. Ossy Dermawan – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN → Komisaris PT Telkom Indonesia

6. Silmy Karim – Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan → Komisaris PT Telkom Indonesia

7. Fahri Hamzah – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman → Komisaris PT Bank Tabungan Negara (BTN)

8. Suahasil Nazara – Wakil Menteri Keuangan → Komisaris PT PLN

9. Aminuddin Ma’ruf – Wakil Menteri BUMN I → Komisaris PT PLN

10. Kartika Wirjoatmodjo – Wakil Menteri BUMN II → Komisaris Utama PT Bank Rakyat Indonesia (BRI)

11. Helvy Yuni Moraza – Wakil Menteri UMKM → Komisaris PT BRI

12. Diana Kusumastuti – Wakil Menteri Pekerjaan Umum → Komisaris Utama PT Brantas Abipraya

13. Yuliot Tanjung – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) → Komisaris PT Bank Mandiri

14. Didit Herdiawan Ashaf – Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan → Komisaris Utama PT Perikanan Indonesia

15. Suntana – Wakil Menteri Perhubungan → Komisaris Utama PT Pelindo

16. Dante Saksono Harbuwono – Wakil Menteri Kesehatan → Komisaris PT Pertamina Bina Medika

17. Donny Ermawan Taufanto – Wakil Menteri Pertahanan → Komisaris Utama PT Dahana

18. Christina Aryani – Wakil Menteri Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) → Komisaris PT Semen Indonesia

19. Diaz Hendropriyono – Wakil Menteri Lingkungan Hidup → Komisaris Utama PT Telekomunikasi Seluler

20. Ahmad Riza Patria – Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal → Komisaris PT Telekomunikasi Seluler

21. Dyah Roro Esti Widya Putri – Wakil Menteri Perdagangan → Komisaris Utama PT Sarinah

22. Todotua Pasaribu – Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM → Wakil Komisaris Utama PT Pertamina

23. Ratu Isyana Bagoes Oka – Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga → Komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi (Mitratel)

24. Juri Ardiantoro – Wakil Menteri Sekretaris Negara → Komisaris Utama PT Jasa Marga

25. Nezar Patria – Wakil Menteri Komunikasi Digital II → Komisaris Utama PT Indosat Tbk

Meski penunjukan jabatan komisaris di BUMN adalah hak prerogatif pemegang saham, dalam hal ini negara, publik tetap berharap adanya transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme agar rangkap jabatan tidak menjadi beban bagi pelayanan publik dan tata kelola korporasi. (nsp)

Baca Juga

RDP dengan DPD RI, FSPPB: Reintegrasi Pertamina Jadi NOC, Kunci Kedulatan Energi dan Kemakmuran Rakyat