Menteri PU Dody Beberkan Anggaran Renovasi untuk Bangun Sekolah Rakyat Tahap Pertama Capai Rp1,2 Triliun

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo mengungkap jumlah anggaran untuk proyek pembangunan 100 Sekolah Rakyat tahap pertama.

Dody menyebut, angkanya mencapai sekitar Rp1,1 hingga Rp1,2 triliun untuk tahap awal. Itu pun, kata Dody, jumlah anggaran ini hanya untuk melakukan renovasi ringan hingga sedang gedung-gedung sekolah rakyat rintisan.

Menurut Dody, tidak ada yang memerlukan renovasi berat dari 100 bangunan sekolah rakyat tahap awal.

"Total mungkin sekitar Rp 1 triliunan ya, yang 100 sekolah tahap awal ya. 100 tahap awal itu sekitar Rp1 triliun sekitar ya, 1,1-1,2 triliun gitu," ungkap Dody usai meninjau Sekolah Rakyat rintisan di Sentra Handayani, Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur, Minggu (29/6/2025).

Dody menyebutkan, nantinya untuk 100 sekolah rakyat tahap selanjutnya (kedua) akan ada penambahan anggaran dengan jumlah yang sama.

"Nah, yang tahap kedua, 100 berikutnya tadi disampaikan oleh Pak Mensos, itu sudah kita cek satu-satu. Mungkin juga akan ada penambahan dana sekitar Rp1 triliun lah. Jadi total untuk 200 sekolah rakyat itu kita butuh sekitar Rp2 triliunan," beber Dody kepada wartawan.

Baca Juga

44 Ribu Anak Keluarga Miskin Kembali Sekolah Secara Gratis, Pemerintah Kejar Putus Rantai Kemiskinan

Lebih jauh, Dody menyebut, proyek ini melibatkan lebih dari 2.000 pekerja di seluruh Indonesia. Kata dia, seluruh anggaran renovasi dan infrastruktur bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum.

"Melibatkan mungkin lebih dari 2 ribu pekerja lah ya, seluruh Indonesia total ya. Semua anggaran renovasi dan infrastruktur dari Kementerian PU ya," ungkapnya.

Dody menjelaskan, progres pembangunan fisik Sekolah Rakyat secara nasional rata-rata telah mencapai 83%. Beberapa lokasi bahkan telah mencapai 90% hingga 92%.

Untuk mempercepat proses, kata Dody, pemesanan mebel untuk 70 lokasi Sekolah Rakyat telah dimulai lebih dulu, meskipun pembangunan fisik belum rampung.

Menurut Dody, langkah ini diambil untuk memastikan proyek selesai sesuai target akhir Juli 2025, sebagaimana arahan Menteri Sosial, Saifullah alias Gus Ipul. (rpi/iwh)