PP 24/2025 Diteken, Prof Henry Indraguna: Upaya Ampuh Menekuk Dalang Melalui Kawan Keadilan

Jakarta, tvOnenews.com - Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku, akhir pekan lalu telah diteken Presiden Prabowo Subianto

Singkatnya, PP yang direstui Presiden ini akan menjadi petunjuk teknis pemberian penghargaan kepada tersangka, terdakwa, dan terpidana yang mau bekerja sama mengungkap sebuah kasus dengan aparat penegak hukum.

PP yang intinya memberikan ruang pembebasan bersyarat bagi Justice Collaborator (JC) membuka jalan, dalam hal ini untuk menangkap aktor utama korupsi. 

Dengan syarat ketat, kebijakan ini diharapkan mengubah wajah dan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia. Ini sekaligus mengambil pelajaran dari plea bargain di Amerika Serikat (AS). 

Juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut bahwa PP tersebut bukanlah jalan pintas dan jalan pamungkas bagi kawan keadilan. 

Justice Collaborator, kata Budi, harus memberikan kontribusi nyata, seperti mengungkap jaringan besar dan dalang dari kejahatan extraordinary, dengan syarat sangat ketat. 

Baca Juga

Tingkatkan Pelayanan Haji, Kemenhaj dan Fk KBIHU Jatim Gelar Sertifikasi Profesional untuk Pembimbing Haji

Dalam kasus e-KTP, Justice Collaborator membantu menyeret pejabat tinggi yang ikut mengatur dan kebagian harta haram itu.

Pakar hukum Prof. Dr. Henry Indraguna, SH.MH mendukung pandangan KPK dan DPR RI tersebut dengan menyebut kebijakan ini menjadi angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi. 

Khusus dalam kasus korupsi, PP ini, urai Prof Henry, tidak sekadar angin segar saja. Akan tetapi juga bisa menjadi palu godam bagi mastermind atau dalang korupsi. 

Maklum, dalam kebanyakan kasus korupsi, polisi dan jaksa kerap kesulitan mengungkap keterlibatan aktor korupsi jumbo lantaran minimnya bukti jejak mereka dalam korupsi tersebut, kecuali ada peran lingkaran utama mereka sebagai JC yang saat ini telah diatur dalam peraturan pelaksanaannya dalam PP tersebut. 

Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar ini menyebut hadirnya PP 24/2025 menjadi alat cukup ampuh untuk menekuk dalang kejahatan melalui kawan keadilan. 

“PP ini memperkuat upaya membongkar korupsi yang saling ditutupi oleh mereka yang terlibat,” ujar Prof Henry di sela-sela memperingati 1 Syuro/ 1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 H di Surakarta, Senin (30/6/2025)