Jembatan Muara Lawai Ambruk, DPP PGNR: Semua Perusahaan Tambang Harus Bertanggung Jawab!

Jakarta, tvOnenews.com - Insiden ambruknya Jembatan Muara Lawai yang terjadi pada Minggu 29 Juni 2025 malam, telah mengganggu mobilitas ribuan warga dan melumpuhkan jalur ekonomi utama di Kabupaten Lahat. Namun di tengah keresahan publik, muncul narasi yang cenderung menyudutkan salah satu perusahaan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Gerakan Nusantara Raya (DPP PGNR), Oktaria Saputra, S.E.,M.Si. menanggapi keras upaya penggiringan opini publik tersebut. 

Ia, menegaskan bahwa penyebab kerusakan jembatan ini bukanlah kesalahan satu perusahaan saja.

"Melainkan akibat dari praktek kolektif yang selama ini dibiarkan tanpa pengawasan ketat oleh pemerintah dan instansi terkait," kata Oktaria, kepada wartawan, Sabtu (5/7).

Fakta di lapangan menunjukkan ada lebih dari satu truk batubara yang melintas saat kejadian. Di mana pengawasan?. 

"Di mana regulasi dan sanksi yang selama ini?," ujarnya.

Baca Juga

Jembatan Muara Lawai Runtuh, Gubernur Sumsel Larang Truk Batu Bara Lalui Jalan Umum

Menurut Oktaria, salah satu perusahaan tambang dinilai kooperatif, terbuka terhadap pengawasan, dan memiliki komitmen kuat dalam mematuhi aturan daerah, termasuk soal pengendalian muatan dan rute angkutan.

“Jika memang ada kendaraan yang melanggar, mari uji secara teknis dan hukum. Tapi jangan sembarangan mencoreng nama perusahaan yang selama ini aktif membangun komunikasi dengan pemerintah daerah,” tandas Oktaria.

Lebih lanjut, kata Oktaria mengungkapkan bahwa semua perusahaan tambang yang menggunakan jalan umum harus bertanggung jawab, dan pembangunan jembatan pengganti harus dibebankan kepada konsorsium perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut-bukan hanya satu pihak yang dijadikan sasaran.

“Rakyat butuh solusi, bukan drama saling menyalahkan. Ini saatnya semua pihak dewasa dalam bersikap. Tindak yang bersalah, lindungi yang patuh. Jangan hancurkan yang sedang membangun karena desakan emosional sesaat,” Oktaria. (ebs)