Kejagung Tetapkan Raja Minyak Riza Chalid jadi Tersangka, DPR Minta Pertamina Lebih Transparan

Jakarta, tvOnenews.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkansi Raja Minyak, Muhammad Riza Chalid sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina (Persero) Sub Holding serta kontraktor kerja sama periode 2018-2023.

Adanya kasus ini pun turut menyoroti kinerja Pertamina sebagai lembaga BUMN strategis. 

Anggota Komisi VI DPR, Sartono Hutomo, menyatakan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya penegakan hukum yang lebih luas, sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo untuk membangun ekonomi nasional yang bersih.

"Pemberantasan korupsi adalah langkah penting untuk menciptakan BUMN yang sehat,” kata Sartono kepada wartawan, Senin (14/7/2025).

Ia menekankan pentingnya Pertamina untuk terus memperbaiki tata kelola perusahaan. Termasuk melalui digitalisasi dan transparansi, guna mencegah praktik rente atau mafia di masa depan.

Sartono juga menegaskan peran Komisi VI DPR sebagai mitra BUMN untuk mengawasi implementasi keterbukaan.

Baca Juga

Nama Menteri HAM Dicatut Kasus Hoaks Korupsi dan Penyiraman Air Keras, Pigai: Bertentangan dengan Hukum

“Kami ingin memastikan Pertamina dan BUMN lainnya dapat mengelola sumber daya negara secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menilai penetapan tersangka Riza Chalid mencerminkan adanya upaya untuk membersihkan praktik korupsi di Pertamina.

”Pertamina terlihat mendukung aparat untuk membongkar kasus-kasus korupsi di lembaganya. Kelihatannya memang sedang bersih-bersih,” ucap Fickar.

Fickar memandang, Pertamina saat ini sudah mengimplementasikan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di antaranya, melalui penerapan transparansi di berbagai bidang.

Namun, ia menekankan bahwa perusahaan harus lebih konsisten dalam menerapkan prinsip GCG.

“Pertamina perlu memastikan tidak ada celah untuk pelanggaran, sekecil apa pun, demi memperkuat kepercayaan publik,” katanya.

Karena itu, lanjut Fickar, dengan terungkapnya kasus korupsi ini, diharapkan menjadi momentum untuk terus menerus memperbaiki sistem di perusahaan tersebut.

”Pertamina tidak boleh memberi toleransi terhadap pelanggaran sekecil apa pun,” tandasnya. (rpi/raa)