Viral Pernyataan Sofian Effendi Menyangsikan Ijazah Jokowi, Begini Klarifikasi UGM

Sleman, tvOnenews.com - Universitas Gadjah Mada (UGM) menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring pernyataan Sofian Effendi yang menyangsikan status Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebagai lulusan UGM. 

Untuk diketahui, pernyataan Rektor UGM periode 2002-2007 itu viral seusai tayang di kanal YouTube @langkah_update dengan judul 'Mantan Rektor UGM Buka-Bukaan! Prof Sofian Effendy Rektor 2002-2007! Ijazah Jokowi & Kampus UGM!', serta, disiarkan secara live streaming pada Rabu (16/7/2025) lalu. 

Menurut UGM, pernyataan yang disampaikan mantan rektornya itu berbeda dengan data dan bukti-bukti akademik yang dimiliki oleh Fakultas Kehutanan UGM. 

Sumber :

• Sri Cahyani Putri/tvOne

"Kami menyayangkan pihak-pihak yang telah menggiring beliau untuk menyampaikan opini yang keliru dan tidak berdasar. Pernyataan tersebut akan berdampak hukum dan menjadi risiko bagi Bapak Sofian Effendi secara pribadi," kata Andi Sandi, Sekretaris UGM dalam keterangannya, Kamis (17/7/2025).

Baca Juga

Atap Terminal 3 Bandara Soetta Jebol Saat Hujan Deras, Ini Faktanya

Mengenai ijazah atas nama Joko Widodo, UGM tetap pada pernyataan yang disampaikan dalam siaran pers tertanggal 15 April 2025 di halaman website UGM (https://ugm.ac.id/id/berita/joko-widodo-alumnus-ugm/). 

Di siaran pers tersebut disebutkan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. 

"Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan lulus pada tanggal 5 November 1985," ungkap Sandi. 

Sekali lagi, UGM menegaskan tidak terkait konflik kepentingan antara Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) dengan Joko Widodo. 

Dikatakan Sandi, UGM sebagai institusi publik yang melaksanakan sistem pendidikan tinggi di Indonesia terikat dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi dan Keterbukaan Informasi Publik. 

Oleh sebab itu, UGM hanya bersedia menunjukkan data yang bersifat publik. Sedangkan, data yang bersifat pribadi hanya akan diberikan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum. (scp/muu)