DPR Raker Dengan Menkeu: Pembahasan Mencakup Pajak, Pendapatan Negara
Jakarta, tvOnenews.com - Rapat Komisi XI Dpr RI bersama Menteri Keuangan masih berlangsung dengan agenda utama membahas kinerja penerimaan negara pada triwulan pertama 2026.
Pembahasan mencakup realisasi pendapatan negara dari sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Dalam pemaparan awal, pemerintah menyampaikan bahwa kinerja penerimaan negara masih dipengaruhi tekanan ekonomi global dan domestik, termasuk fluktuasi harga komoditas serta dinamika perdagangan.
Meski demikian, pemerintah menyatakan tetap optimistis target penerimaan negara dapat dikejar hingga akhir tahun.
Pemerintah juga memaparkan perkembangan kebijakan fiskal, termasuk insentif perpajakan yang meningkat dalam lima tahun terakhir. Nilai insentif disebut naik dari sekitar Rp239 triliun pada 2021 menjadi sekitar Rp563 triliun pada 2026.
Selain itu, kinerja APBN turut disampaikan dengan penerimaan pajak yang disebut tumbuh 20,7 persen serta belanja negara yang dipercepat hingga tumbuh 31,4 persen.
Total pendapatan negara dilaporkan mencapai Rp74,9 triliun pada awal 2026 atau meningkat sekitar 10,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Sumber penerimaan tersebut berasal dari pajak, termasuk PPh dan PPN, kemudian bea dan cukai, serta penerimaan negara bukan pajak.
Dalam rapat tersebut, pemerintah juga menyampaikan komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi hingga akhir 2026.
Pernyataan ini mendapat perhatian anggota dewan di tengah kekhawatiran masyarakat terkait tekanan ekonomi dan potensi kenaikan harga energi.
Hingga kini, rapat masih berlangsung dengan sesi tanya jawab dan pendalaman materi oleh anggota Komisi XI DPR RI. Hasil pembahasan diharapkan menjadi dasar dalam perumusan kebijakan fiskal pemerintah ke depan.
