Oraski Tolak Wacana Potongan Komisi 10 Persen yang Digodok Pemerintah dan DPR

Jakarta, tvOnenews.com - Organisasi Angkutan Sewa Khusus Indonesia (Oraski) menyampaikan pernyataanya sikapnya terkait rencana pembuatan regulasi angkutan online oleh pemerintah.

Ketua Umum Oraski, Fahmi Maharaja mengatakan pernyataan sikap itu dikeluarkan usai berlangsungnya rapat dengan pendapat antara Kementerian Perhubungan dengan Komisi V DPR RI.

Menurutnya Oraski secara tegas menilai risiko keruntuhan ekosistem transportasi online jika pemerintah atau DPR tetap memaksakan intervensi pada regulasi tarif dan potongan yang bukan ranah kewenangannya.

“Selama ini kami Oraski telah memperjuangkan kesejahteraan driver online melalui pendekatan langsung kepada aplikator, mendorong program garansi pendapatan harian yang kini telah dinikmati ribuan driver, baik anggota Oraski maupun mitra individu lainnya," kata Fahmi, Jakarta, Senin (21/7/2025).

"Sehingga kami menilai bahwa rencana pembuatan regulasi angkutan online sebaiknya diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan dan keselamatan pengguna, bukan semata-mata perubahan status atau pembatasan tarif yang berpotensi melemahkan daya saing,” sambungnya.

Sementara itu, Fahmi menekankan Oraski percaya bahwa keberlangsungan sektor transportasi online hanya bisa dijaga melalui dialog yang sehat, regulasi secara proporsional, serta keterlibatan nyata dari para pelaku utamanya yakni mitra pengemudi sendiri. 

Baca Juga

DPR Soroti Tata Ruang Ambigu: Wilayah Rawan Bencana Jangan Dijadikan Permukiman

"Kami akan terus berada di jalur perjuangan yang rasional dan solutif, tanpa perlu terjebak dalam dinamika politik sesaat yang justru dapat merusak ekosistem yang telah kita bangun bersama,” katanya.

Adapun pernyataan sikap itu disampaikan Oraski melalui surat bernomor 0037.OASK-SB/VI/1/2025 berisikan: 

1. Bahwa pada prinsipnya Oraski mendukung setiap upaya untuk meningkatkan kesejahteraan driver online, namun tidak menyetujui usulan DPR terkait pembatasan potongan aplikasi maksimal 10 persen karena hal tersebut akan berdampak buruk bagi ekosistem transportasi online yang selama ini telah berjalan dengan baik tanpa mendapatkan subsidi dari pemerintah di tengah banyaknya tantangan ekonomi global.

2. Bahwa kami memandang pemotongan biaya aplikasi merupakan ranah bisnis-ke-bisnis (B2B) antara aplikator dan mitranya. Pemerintah sebagai regulator seharusnya tidak masuk terlalu jauh ke dalam ruang tersebut. Menurut kami apabila pemotongan biaya aplikasi ditekan, ini akan menjadi hal yang kontraproduktif karena dampak yang ditimbulkan ialah bukan berarti dapat menaikan pendapatan driver melainkan hanya berdampak kepada tarif ke penumpang yang akan semakin rendah.