Kemarau Ekstrem, DPR RI Sorot Penanganan Krisis Air Pertanian Berbasis Data

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi IV DPR RI, Rina Saadah menekankan bahwa keberhasilan mitigasi kekeringan di sektor pertanian tidak boleh hanya diukur dari banyaknya alat atau pompa air yang disalurkan ke daerah.

Menurutnya indikator utama keberhasilan penanganan krisis adalah luasan sawah yang benar-benar berhasil diselamatkan dari ancaman gagal panen.

Peringatan ini menyusul rilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terkait fenomena iklim terkini.

Pada Dasarian III Agustus 2026, indeks ENSO menunjukkan anomali El Nino dengan intensitas sangat kuat. BMKG memproyeksikan curah hujan bulanan di Pulau Jawa dan sejumlah sentra pangan lainnya berpeluang berada di bawah 50 milimeter pada September 2026.

Merespons kondisi tersebut, Rina mendorong Kementerian Pertanian (Kementan) untuk menerapkan manajemen darurat berbasis data lapangan yang presisi dalam pemanfaatan sumber daya air yang kian menipis.

"Dalam kondisi krisis air, tolok ukurnya bukan seberapa banyak pompa yang dibagikan, melainkan berapa hektare sawah yang betul-betul terselamatkan. Penempatan pompa harus presisi, mempertimbangkan debit sumber air, fase pertumbuhan tanaman, dan tingkat kerentanan lahan," ujar Rina, Jakarta, Selasa (8/9/2026).

Baca Juga

Tingkatkan Produktivitas, Petani Swadaya Kaltim Dilatih Praktik Budidaya Sawit Berstandar Industri

Kementan tercatat telah menyiapkan sekitar 56 ribu unit pompa air pada 2026 sebagai langkah intervensi darurat nasional. Rina menilai langkah tersebut sudah tepat, namun implementasinya tidak boleh digeneralisasi tanpa pemetaan hidrologis yang akurat.

Ia menekankan bahwa daerah dengan debit air terbatas memerlukan sistem pengairan bergilir yang terjadwal ketat. Prioritas utama penyelamatan harus difokuskan pada pertanaman yang secara biologis masih mampu bertahan dan menghasilkan panen.

Selain debit air, ketersediaan bahan bakar untuk menggerakkan mesin pompa juga dinilai krusial. Rina meminta sinergi lintas instansi segera diperkuat agar petani tidak terhambat di lapangan.

"Kementan, BPH Migas, Pertamina, dan pemerintah daerah harus duduk bersama memastikan akses BBM bersubsidi bagi petani berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Di sisi lain, diversifikasi ke pompa berbasis energi alternatif yang lebih hemat perlu mulai diperluas," tuturnya.

Rina juga mengingatkan agar krisis air musiman tidak terus disikapi dengan solusi tambal sulam.