RSUD Kota Bogor Merugi Usai Dikabarkan Miliki Utang Fantastis

Jakarta, tvOnenews.com - Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor (RSUD Kota Bogor) dikabarkan tengah mengalami permasalahan keuangan yang serius.

Dari data yang diinformasikan didapati jika RSUD Kota Bogor mengalami peningkatan utang pada Juli 2025 ini hingga mencapai ratusan miliar rupiah.

Hingga kabar permasalahan utang yang tengah dialami RSUD Kota Bogor turut menimbulkan kekhawatiran dipublik.

Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman mengatakan pihaknya telah berkirim surat kepada RSUD Kota Bogor terkait masalah keuangan tersebut. 

Ia mengaku DPRD Kota Bogor ingin mengetahui secara detail penyebab utang yang meningkat dan rencana RSUD untuk mengatasi masalah keuangan yang melanda.

"Saat Raperda sudah disampaikan ke pada Sekda untuk membina RSUD karena anomali. Harusnya BUMD menghasilkan APBD tambahan buat Pemerintah Kota Bogor," kata Adityawarman kepada awak media, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Baca Juga

Pakar Hukum Ungkap Tantangan Supremasi Hukum Era Perkembangan Teknologi Digital

Sementara itu, Wali Kota Bogor tak merespons konfirmasi tvOnenews.com melalui pesan singkat yang dikirimkan terkait permasalahan utang RSUD tersebut.

Di sisi lain, Dirut RSUD Kota Bogor, Ilham Chaidir mengakui kondisi permasalahan keuangan yang tengah membelit instansi tersebut.

Kendati demikian, ia membantah jika nilai utang RSUD Kota Bogor ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah.

"Angkanya tidak sebesar itu, memang dalam pelayanan kepada masyarakat saat ini yang utama. Kami usahakan yang terbaik, Insya Allah hutang RSUD dalam batas yang masih bisa dikendalikan," ungkap Ilham kepada tvOnenews.com saat dikonfirmasi.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyatakan bahwa ratusan BUMD mengalami kerugian dan berada dalam kondisi tidak sehat. 

"Beberapa permasalahan yang membuat tidak sehat adalah kurangnya profesionalisme. Banyak yang di BUMD berasal dari tim sukses, yang tidak selalu memiliki kompetensi yang dibutuhkan," kata Tito pada Rabu (16/7/2025).

Ia menambahkan bahwa kondisi keuangan BUMD yang tidak sehat seringkali membuat mereka meminta suntikan dana dari APBD.

Namun, dana tersebut hanya digunakan untuk biaya operasional dan tidak memperbaiki kondisi keuangan perusahaan. 

"Suntikan dana dari APBD tidak otomatis membuat BUMD sehat, karena digunakan untuk biaya operasional dan tidak untuk restrukturisasi keuangan," jelasnya. 

Tito juga mengkhawatirkan bahwa pergantian kepala daerah dapat memperburuk kondisi BUMD jika kepala daerah baru tidak memiliki strategi yang tepat untuk mengelolanya. (raa)