CBA: Mutasi Besar 520 Pejabat di Kementerian PU Perlu Evaluasi Serius Demi Akuntabilitas

"Kelima, pernyataan Menteri Dody bahwa 'dalam pengelolaan anggaran negara yang besar ini, satu-satunya yang mengawasi kita adalah Tuhan, bukan KPK, Polisi, atau Irjen' perlu direspons secara serius."

"Kalimat ini berpotensi menimbulkan multitafsir di tengah upaya penguatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi dalam pengelolaan APBN sektor infrastruktur," ungkapnya.

Atas dasar tersebut, CBA mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi di Kementerian PU, memastikan kebijakan mutasi dilakukan sesuai prinsip akuntabilitas, kebutuhan organisasi, dan profesionalisme birokrasi, bukan untuk kepentingan jangka pendek yang dapat menghambat efektivitas pembangunan.

"CBA juga mendorong KPK dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) untuk mencermati proses mutasi ini secara independen, guna memastikan kepatuhan terhadap prinsip meritokrasi dan mengantisipasi potensi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek infrastruktur nasional yang menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

"Mutasi pejabat publik pada dasarnya merupakan instrumen untuk memperkuat kinerja birokrasi, bukan menjadi alat kepentingan sempit yang justru mengganggu efektivitas pembangunan infrastruktur dan pengelolaan APBN secara efisien serta akuntabel," pungkas Jajang.