Wakil Ketua Komisi I: Transfer Data RI-AS Harus Tunduk Pada UU PDP

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengatakan perjanjian dagang antara RI dan Amerika Serikat terkait transfer data harus dilaksanakan dengan tunduk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

“Mekanisme transfer data harus tunduk pada UU PDP yang sudah kita miliki, seperti diatur dalam Pasal 56,” kata Sukamta mengutip Antara pada Jumat.

Pasal 56 ayat (1) UU PDP mengatur bahwa pengendali data pribadi dapat melakukan transfer data pribadi kepada pengendali data pribadi dan/atau prosesor data pribadi di luar wilayah hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur.

Sementara itu, Pasal 56 ayat (2) UU PDP menegaskan dalam melakukan transfer data pribadi, pengendali data pribadi wajib memastikan negara tempat kedudukan pengendali data pribadi dan/atau prosesor yang menerima transfer data memiliki tingkat pelindungan yang setara atau lebih tinggi.

“Setiap transfer data ke AS harus disertai syarat yang setara: perlindungan hukum timbal balik, termasuk hak audit bagi otoritas Indonesia, dan kontrol penuh atas data strategis warga negara,” jelas Sukamta.

“Jika hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka pengelola data pribadi harus memperoleh izin dari para subjek data untuk dilakukan CBDT (cross-border data transfer atau transfer data lintas batas),” sambung dia.

Baca Juga

Pemerintah Kucurkan Rp100,16 Triliun untuk Pemulihan Permanen Pasca Bencana di Sumatera

Ia mendorong tim negosiator dari pemerintah Indonesia memahami konteks transfer data yang diatur dalam UU PDP. Hal ini agar para negosiator dapat merundingkan persoalan transfer data secara lebih detail dan selaras dengan peraturan perundang-undangan.

Dia menambahkan, kedaulatan data dalam perjanjian antarnegara perlu pula ditegaskan guna memastikan bahwa data warga tetap berada dalam yurisdiksi hukum nasional, sekalipun data tersebut diproses di luar negeri.

“Tim negosiator Indonesia jangan sampai menyetujui skema transfer data lintas batas tanpa adanya jaminan perlindungan hukum yang memadai, terutama karena AS belum memiliki undang-undang perlindungan data di tingkat federal yang seperti GDPR (General Data Protection Regulation) di Eropa, yang ada hanya UU PDP di beberapa negara bagian AS,” ucapnya.