Wakil Ketua Komisi I: Transfer Data RI-AS Harus Tunduk Pada UU PDP

Selaku legislator di bidang urusan pertahanan dan komunikasi, ia berpesan tim negosiator Indonesia harus memahami transfer data pribadi bukan sekadar isu perdagangan, melainkan juga menyangkut kedaulatan digital, keamanan nasional, dan keadilan ekonomi.

Lebih lanjut Sukamta mengatakan perjanjian ini sekaligus menjadi momentum bagi Indonesia untuk segera menyelesaikan penyusunan aturan turunan dari UU PDP.

“Seperti peraturan pemerintah PDP dan peraturan presiden tentang pembentukan lembaga PDP karena waktu pembentukan lembaga sudah terlambat sembilan bulan dari seharusnya maksimal Oktober 2024 lalu,” lanjutnya.

Sebelumnya, melalui laman resminya, Gedung Putih menyatakan bahwa AS dan Indonesia telah menyepakati kerangka kerja untuk merundingkan perjanjian perdagangan timbal balik guna memperkuat kerja sama ekonomi.

Salah satu poin utama dalam kesepakatan itu ialah penghapusan hambatan perdagangan digital, termasuk komitmen Indonesia untuk memberikan kepastian terhadap perpindahan data ke AS.

Dalam butir “Removing Barriers for Digital Trade”, disebutkan bahwa Indonesia akan mengakui AS sebagai negara dengan tingkat perlindungan data yang memadai sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, yang mana memungkinkan data pribadi dapat dipindahkan secara lintas batas secara lebih leluasa.(ant/ree)

Baca Juga

Perpres Ojol Resmi Terbit, DPR Pastikan Aturan Tiga Kementerian Berjalan Selaras