Gaet Unpad, Badan bank Tanah Serahkan Pedoman Akuntansi pada BPK RI

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Bank Tanah menyerahkan pedoman Akuntansi kepada Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RRI) di Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (30/7/2025). 

Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja menybeut penyerahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap tata kelola kelembagaan yang profesional, sesuai standar pelaporan keuangan yang berlaku. 

“Penyerahan pedoman ini tidak sekadar simbolis, namun merupakan bagian dari upaya kami untuk membangun kepercayaan publik serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara, khususnya tanah negara yang dikelola oleh Badan Bank Tanah,” kata Parman.

Parman menyebut pedoman ini bakal menjadi rujukan penting bagi Badan Bank Tanah dalam melaksanakan praktik akuntansi yang tertib dan sesuai prinsip good governance.

Akademisi di Unpad pun digaet Badan Bank Tanah dalam proses penyusunan pedoman Akuntansi. Parman mengakui integritas tata kelola keuangan harus dibangun di atas fondasi keilmuan yang kuat.

“Keterlibatan para akademisi dari Unpad tidak hanya memperkuat akurasi teknis pedoman ini, tetapi juga memberikan perspektif objektif dan mendalam yang memperkaya substansinya,” pungkasnya.

Baca Juga

Pembangunan Papua Jadi Perhatian, Infrastruktur hingga Pendidikan Terus Didorong

Sementara itu Anggota III Badan Pemeriksa Keungan Dr Akhsanul Khaq mengakui pengawasan yang dilakukan untuk Bank Tanah agar mendorong efisiensi program dan penyediaan lahan pangan sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo Subianto. 

Selain itu, BPK ingin memastikan agar manajemen Bank Tanah lebih baik sehingga pengelolaan tanah di Indonesia menjadi lebih baik.

"Salah satu rekomendasi adalah penyusunan kebijakan akutansi. Sebab masalah tanah ini banyak misal mengenai catatan tanah ini seperti apa, aset tetap, atau apa. Jadi kami simpel dalam pemeriksaan ini kondisinya seperti apa dan kriterianya seperti apa," kata dia.

Dia menyebutkan dalam pemeriksaan yang dilakukan BPK selalu memberikan rekomendasi. Ini bisa menjadi rujukan lembaga di pemerintahan agar ada perbaikan dan harapannya jangan sampai dibiarkan berlarut-larut.

"Terkait reforma agraria, memang disini menjawab tantangan dan kebutuhan. Juga disitu ada penataan ulang dan struktur. Makanya ada Badan Bank Tanah yang merupakan instrumen penting khususnya dalam reforma agraria dalam memberikan kepastian hukum," kata Akhsanul.