Tiga Bos BUMD DKI Jakarta di Pusaran Kasus Beras Oplosan

Jakarta, tvOnenews.com - Tiga petinggi BUMD DKI Jakarta PT Food Station (FS) berinisial KG, RL, dan RP, menjadi tersangka dalam kasus penjualan beras tidak sesuai standar mutu SNI atau beras oplosan. Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri juga menyita barang bukti 132 ton beras oplosan. 

Dirtipideksus Bareskrim Polri, Brigjen Helfi Assegaf mengatakan bahwa barang bukti beras tersebut diantaranya berisi 5 kilogram dan 2,5 kilogram.

“Barang bukti yang telah disita yaitu beras total 132,65 ton dengan rincian kemasan 5 kilo Berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton. Yang kedua, menyita kemasan 2,5 kilogram Berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 5,35 ton,” ucap Helfi, saat konferensi pers di Bareskrim Polri, Jumat (1/8/2025).

Selain itu pihak kepolisian juga turut menyita barang bukti berupa dokumen legalitas dan sertifikat penunjang. 

“Yang pertama, dokumen hasil produksi, dokumen hasil maintenance, legalitas perusahaan, dokumen izin edar, dokumen sertifikat merek, dokumen standar operasional prosedur, pengendalian ketidaksesuaian produk dan proses, serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan perkara,” jelas Helfi.

Kemudian barang bukti lainnya yakni hasil uji laboratoris di Laboratorium Kementan RI terhadap empat merek sampel beras premium, Sentra Ramos Biru, Sentra Ramos Merah, Sentra Bulen, dan Sentra Wangi. 

Baca Juga

Berita Foto: Gudang Beras Cipinang Sepi Jelang Idulfitri 1447 H, Operasional Berhenti Sementara

Atas perbuatannya tersebut, tersangka disangkakan dengan Pasal 62 junto Pasal 8 Ayat 1 Huruf A dan F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dan atau Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 2010 tentang TPPU, tindak pidana pencucian uang.

“Ancaman hukuman Pasal 62 Perlindungan Konsumen yaitu 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, sedangkan Undang-Undang TPPU, pidana penjara 20 tahun dan denda Rp10 miliar,” tegas Helfi.

Sementara itu Helfi mengungkapkan pihaknya akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka pada Senin, 4 Agustus 2025, pekan depan. (ars/ebs)