BPKAD Jatim Gandeng DPRD dan Pakar Bahas Percepatan Pelaporan APBD

Surabaya, tvOnenews.com - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Timur menggelar workshop bertajuk “Tata Kelola Keuangan OPD dalam Rangka Percepatan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Secara Periodik”, Jumat (1/8).

Workshop ini digelar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah, sejalan dengan amanat PP Nomor 12 Tahun 2019.

Kepala BPKAD Jatim, Ir Sigit Panoentoen, M.Si., membuka acara secara virtual dan menekankan pentingnya kualitas tata kelola APBD yang didukung SDM mumpuni

“APBD yang berkualitas lahir dari tata kelola yang baik, dan tata kelola yang baik membutuhkan SDM yang berkualitas pula,” ujarnya.

Sigit juga menyoroti pentingnya digitalisasi keuangan melalui SIPD mulai 2025

“Dengan digitalisasi, laporan periodik dari seluruh OPD diharapkan dapat disampaikan secara cepat, akurat, efisien, dan transparan,” jelasnya.

Baca Juga

Tindak Lanjut Rekomendasi KPK, Pemkab Probolinggo Lakukan Akselerasi Besar-Besaran

“Kami yakin, hambatan pasti ada. Namun, selama kita memiliki komitmen kuat, kita pasti bisa menemukan solusinya," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Jatim, Mahdi, S.E., S.H., memaparkan peran strategis legislatif dalam penguatan pengawasan APBD, termasuk rencana membahas tingginya Silpa bersama BKAD.

“Ketepatan waktu dalam pelaporan sangat penting, karena keterlambatan dapat memengaruhi evaluasi dan kebijakan anggaran tahun berikutnya,” tegas Mahdi.

Senada, anggota Komisi C DPRD Jatim, Pranaya Yudha Mahardika, menekankan pentingnya sinergi antarlembaga pengawasan dan penggunaan teknologi

“Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya, kolaborasi erat dan pemanfaatan teknologi seperti SIPD menjadi kunci untuk pemantauan anggaran secara real-time,” ujarnya.

Narasumber lain, Dr. Bagus Djulig Wijono dan Mahrezaldy Creza, memberikan paparan teknis terkait pengelolaan arus kas dan optimalisasi sistem akuntansi pemerintah.

Workshop ini diharapkan menghasilkan rekomendasi nyata untuk memperkuat sistem pelaporan keuangan daerah yang tertib, efisien, dan berkelanjutan. (gol)