Wakil Ketua MPR Sebut Pengibaran Bendera One Piece Bisa Ganggu Kerukunan
- tvOnenews.com/Julio Trisaputra
Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soepaeno angkat bicara soal maraknya pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI ke-80 pada 17 Agustus 2025.
Pengibaran bendera One Piece ini disebut sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Eddy menilai kritik kepada pemerintah lebih baik disampaikan dalam bentuk komunikasi. Menurutnya, komunikasi menjadi jalan terbaik untuk memecahkan berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
“Konstitusi kita sudah sampaikan bahwa demokrasi Indonesia bukan berarti bebas tanpa batas, tapi ada sisi musyawarah dan mufakat. Bicara secara terbuka dan konstruktif serta saling menghormati masukan yang disampaikan,” kata Eddy kepada media, Senin (4/8/2025).
Menurutnya, kritik dalam bentuk pengibaran bendera One Piece bisa mengganggu kerukunan masyarakat.
“Mengajak sesama anggota masyarakat untuk mencari solusi akan sangat produktif ketimbang menyerukan ajakan yang dapat mengganggu rasa guyub diantara sesama,” jelas dia.
Lebih lanjut, Eddy mengatakan Prabowo juga sangat terbuka dengan berbagai masukan dan kritikan masyarakat. Dia menyebut Prabowo kerap mendengar langsung suara dari akar rumput atau masyarakat kecil.
“Pak Prabowo sangat terbuka dalam mendengarkan masukan masyarakat umum. Bahkan Presiden tidak pernah berhenti hanya mendengarkan masukan dari menterinya saja, tetapi langsung mendengarkan suara dari akar rumput,” ujar Wakil Ketua Umum PAN itu.
Kata Eddy, hal itu dibuktikan dengan lahirnya berbagai kebjjakan yang berpihak ke masyarakat kecil, seperti Koperasi Desa Merah Putih hingga penghapusan kredit macet UMKM.
“Sehingga lahirlah berbagai kebijakan yang pro rakyat kecil seperti penghapusan kredit macet UMKM, pembatalan PPN 12 persen, tetap mengizinkan penjualan LPG 3 kg di pengecer sampai dengan pendirian Koperasi Desa Merah Putih,” pungkasnya. (saa/nba)
Load more