Susi Pudjiastuti Walk Out! Ribut Soal Izin Keramba Apung di Pangandaran, Sentil Prabowo di Medsos

Pangandaran, tvOnenews.com – Suasana memanas terjadi dalam rapat pembahasan proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran, Rabu (6/8/2025), yang berujung pada aksi walk out mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.

Rapat yang digelar di kantor Samsat Pangandaran tersebut dihadiri berbagai tokoh penting, mulai dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat Rini Cempaka, Ketua DPRD Asep Noordin, hingga akademisi dari Universitas Padjadjaran dan pihak perusahaan. Namun, alih-alih menyepakati solusi, forum tersebut berubah menjadi panggung adu argumen panas.

Puncak ketegangan terjadi saat seorang dekan dari Unpad menyatakan bahwa benih bening lobster (BBL) lebih baik ditangkap dan dibudidayakan daripada menjadi santapan ikan besar di laut. Pernyataan itu langsung membuat Susi bereaksi keras.

"Itu menyalahi prinsip dasar ekosistem laut! Benih lobster punya peran penting dalam rantai makanan. Jangan semena-mena mengacaukan alam!" seru Susi dengan nada tinggi sebelum berdiri dan keluar ruangan.

Ledakan Emosi Berlanjut di Media Sosial

Tak berhenti di ruang rapat, Susi melanjutkan kritiknya lewat media sosial. Dalam akun X (dulu Twitter), ia menumpahkan kekesalannya kepada Presiden RI Prabowo Subianto atas kebijakan pemberian izin usaha KJA kepada tiga perusahaan di perairan Pangandaran.

Baca Juga

Susi Pudjiastuti Berkomentar soal Kasus Bocah SD Akhiri Hidup Karena Alat Tulis Tak Dapat Bansos

“Pak Presiden @prabowo, saya sangat terluka dan prihatin. Ternyata sudah diberikan ke 3 perusahaan! Ini gila!” tulis Susi dalam unggahan yang langsung viral.

Susi juga menyentil janji lama Prabowo yang saat kampanye berkomitmen mengganti bagan-bagan bambu untuk menjaga estetika pantai dan kesejahteraan nelayan. Kini, menurut Susi, komitmen itu justru dikhianati lewat izin-izin yang dikeluarkan secara sembrono.

Desak Izin Dicabut, Nelayan Terancam

Saat diwawancarai setelah kejadian, Susi mengecam keras keputusan pemberian izin KJA di perairan hanya 200 meter dari garis pantai. Menurutnya, ini merupakan bentuk pengabaian terhadap ekosistem laut, nelayan lokal, dan destinasi wisata.

“Dua ratus meter dari pantai kok bisa keluar izin? Ini ngawur! Gila! Harusnya tidak ada lagi KJA di sini!” tegas Susi.

Dia menuntut agar izin untuk tiga perusahaan tersebut dicabut segera, sebelum kerusakan lingkungan semakin parah dan kehidupan masyarakat pesisir semakin terpuruk.