28 Ribu Karyawan BUMN Disebut Terima Bansos, DPR: Cukup Mengejutkan

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq mengaku terkejut mengetahui temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bahwa sebanyak 28 ribu karyawan BUMN tercatat menerima bansos.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta pemerintah memastikan penyaluran bansos tepat sasaran.

“Ini cukup mengejutkan karena selama ini persepsi umum karyawan BUMN hampir bisa dipastikan mempunyai kesejahteraan layak,” tegas Maman, Senin (11/8/2025).

“Maka jika mereka bansos perlu divalidasi apakah memang mereka berhak atau ini kesalahan data sehingga harus divalidasi ulang,” sambungnya.

Maman menyebut penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran berpotensi menyalahi tujuan utama program, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak mampu. 

“Bansos harus diberikan kepada masyarakat miskin, bukan kepada mereka yang secara ekonomi sudah mapan,” kata dia.

Baca Juga

Karena Kebijakan Nasional, Pramono Sebut DKI Tak Dapat Ubah Ketentuan Desil Bansos

Atas hal ini, Maman menilai keberadaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi kunci untuk memperbaiki penyaluran bansos. Dia pun berharap tidak ada lagi bansos yang salah sasaran untuk ke depannya.

Diketahui, DTSEN adalah integrasi dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial milik Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik BPS dan Bappenas, serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dikelola BKKBN dan Kemenko Perekonomian.

“DTSEN harus menjadi fondasi agar penyaluran tepat kepada mereka yang berhak dan benar-benar membutuhkan. Jangan sampai bansos kembali jatuh ke tangan pihak yang tidak layak menerima,” pungkasnya.

Sebagai informasi, PPATK melakukan analisis selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos.

Hasilnya, sebanyak 28 ribu pegawai BUMN menerima bansos, serta 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut. (saa/nba)