28 Ribu Pegawai BUMN Terima Bansos, Ketua DPR Minta Verifikasi Data Diperbaiki

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani turut angkat bicara soal temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebut 28 ribu pegawai BUMN menerima bantuan sosial (bansos) dari pemerintah.

Puan menegaskan langkah pertama yang perlu dilakukan pemerintah terkait persoalan itu adalah dengan memperbaiki verifikasi data penerima bansos.

“Kalau saya tetap berharap menghimbau bahkan meminta terkait dengan hal-hal verifikasi data, itu paling penting,” ujar Puan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (11/8/2025).

Dia menjelaskan verifikasi data perlu diperbaiki untuk menghindari penerima bansos yang tidak sesuai kriteria atau sudah mampu. 

Jangan sampai, kata Puan, masyarakat yang berhak mendapatkan bansos tidak menerimanya karena sudah diberikan ke orang yang mampu.

“Jadi verifikasi data dulu jangan sampai merubah satu program tanpa verifikasi data yang baik, yang detail, yang benar karena data itu yang paling penting sebagai pegangan,” tegas Puan.

Baca Juga

Karena Kebijakan Nasional, Pramono Sebut DKI Tak Dapat Ubah Ketentuan Desil Bansos

Sebagai informasi, PPATK melakukan analisis selama enam bulan terhadap 10 juta rekening penerima bansos.

Hasilnya, sebanyak 28 ribu pegawai BUMN menerima bansos, serta 7.479 dokter dan 6.000 eksekutif atau pejabat manajerial yang juga menerima bantuan tersebut. (saa/nba)