Marak Kasus Penempatan Awak Kapal secara Nonprosedural, Bareskrim Polri Selidiki

SBPI juga menemukan, PT PJS menempatkan awak kapal perikanan ke luar negeri tanpa menyijil Buku Pelaut dan mengesahkan Perjanjian Kerja Laut (PKL) di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tegal. Hal ini dikonfirmasi melalui surat KSOP Tegal No. UM.002/2/13/KSOP.TGL-2025 tertanggal 27 Februari 2025.

Atas temuan tersebut, SBPI telah melaporkan PT PJS ke Direktorat Perkapalan dan Kepelautan (Ditkapel) Kementerian Perhubungan, meminta agar izin usaha perekrutan dan penempatan awak kapal (SIUPPAK) PT PJS dicabut.

Namun, Ditkapel baru mengeluarkan Surat Peringatan I (SP I) No. AL.530/I/I/DK/2025, tertanggal 19 Maret 2025.

"SBPI menuntut kepada Badan Reserse Krimimal Mabes Polri untuk menindak tegas PT PJS atas dugaan menempatkan awak kapal perikanan migran Indonesia secara nonprosedural," ujar Rahmatulloh.

Sebagai bentuk mengemukakan pendapat di muka umum, melalui aksi unjuk rasa ini, Pengurus dan Anggota SBPI menuntut kepada pihak-pihak di bawah ini untuk:

1. Penegakan hukum oleh Bareskrim Mabes Polri melalui Dittipid PPA dan PPO terhadap para pengurus PT PJS (Korporasi) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan dugaan tindak pidana menempatkan awak kapal perikanan migran Anggota SBPI tanpa SIP2MI, tanpa kompetensi, tanpa Jaminan Sosial (BPJS Pekerja Migran Indonesia), tanpa Sertifikat Kesehatan Pelaut yang diterbitkan Rumah Sakit/Instansi Kesehatan yang terdaftar di Ditkapel Kemenhub, dan tanpa melakukan Penyijilan pada Buku Pelaut dan tanpa Pengesahan Perjanjian Kerja laut (PKL) oleh Syahbandar.

Baca Juga

Kronologi Lengkap AKBP Didik Putra Kuncoro Kedapatan Bawa Sabundan Pil Ekstasi

2. KP2MI/BP2MI harus mencabut perizinan SIP3MI PT PJS yang telah menempatkan awak kapal perikanan migran anggota SBPI tanpa SIP2MI, tanpa kompetensi, tanpa Jaminan Sosial, dan PT PJS tidak memiliki Bukti Lulus Seleksi Teknis dari KKP sehingga izin SIP3MI yang dimiliki PT PJS tidak memenuhi syarat.

3. Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut harus mencabut izin SIUPPAK PT PJS karena telah melanggar ketentuan Pasal 133 ayat (3) huruf a PM 59 Tahun 2021, karena telah menempatkan awak kapal tanpa Sijil dan Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) oleh Syahbandar, tanpa melakukan pemeriksaan Kesehatan pelaut (medical check up/MCU) yang diterbitkan oleh Rumah Sakit/Instansi Kesehatan yang terdaftar di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub dan tanpa Jaminan Sosial. (rpi/ree)