Kapolri Tinjau GPM Polda Banten, Distribusikan 27 Ton Beras SPHP ke Masyarakat

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) Polda Banten. 

Kegiatan tersebut merupakan komitmen dan dukungan Polri terhadap Pemerintah untuk menyukseskan program stabilisasi pasokan dan harga pangan.

"Baru saja saya tadi mengcek langsung kegiaran pendistribusian beras SPHP yang dilaksankan Polda Banten," kata Listyo di Polda Banten, Selasa (12/8/2025).

Selain pengecekan, Listyo juga melakukan interaksi langsung dengan masyarakat. 

Ia menyebut, jumlah beras SPHP yang disalurkan pada hari ini mencapai 27 ton. 

"Saya interaksi langsung dengan masyarakat dan tadi kita dapatkan laporan juga sampai dengan hari ini kurang lebih hampir 27 ton beras yang terdistrubusikan ke masyarakat dan tadi saya lihat selain paket beras dilengkapi juga dengan paket minyak dari Minyakita dan juga gula dimana semua dijual dengan harga rata-rata di bawah HET," ujar Listyo. 

Baca Juga

Sebanyak 2.561.629 Pemudik Sudah Kembali ke Jakarta pada H+6 Lebaran 2026

Listyo berharap, kegiatan GPM ini dapat terus dimaksimalkan oleh seluruh jajarannya di Indonesia. 

Sejauh ini, untuk Polri sendiri sudah mendistribusikan beras SPHP sekira 2.225 ton. 

"Dan besok kita akan melaksanakan kegiatan serentak mulai dari tingkat polsek kecamatan, tingkat polres, tingkat polda untuk bisa maksimalkan distribusi beras SPHP. Sehingga harga beras yang ditentikan sesuai standar pemerintah baik medium maupun premium agar betul-betul bisa diterima masyarakat sesuai HET maksimal dan tentunya harapan kita bisa di bawah het ini tentujya untuk mengimbangi terkait dengan dinamika yang ada," ucap Listyo. 

Dalam hal ini, kata Listyo, beras yang bakal disalurkan lagi kurang lebih masih ada 1,3 juta ton. 

Sebab itu, Ia berharap Polri dapat membantu program pemerintah untuk mendistribusikan beras SPHP sampai dengan akhir tahun nanti.

"Polri akan terus bersinergi dengan pemda dengan bulog, ulama untuk melaksanakan apa yang menjadi kebijakan dan program pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat," pungkasnya. (raa)