DPR Semprot Menteri Nusron yang Sebut Semua Tanah Milik Negara: Fokus Berantas Mafia Tanah Saja

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf setelah menyebut semua tanah adalah milik negara.

Anggota Komisi II DPR RI, Indrajaya mengatakan, permintaan maaf memang harus dilakukan jika pernyataannya menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

“Ini langkah baik untuk menjaga kepercayaan publik,” ujar Indra, Selasa (12/8).

Indra lantas meminta Nusron untuk lebih fokus menangani permasalahan besar di sektor pertanahan, khususnya praktik mafia tanah yang merugikan masyarakat dan menghambat investasi.

“Kami di Komisi II DPR RI berharap Menteri Nusron segera mengarahkan seluruh jajaran di ATR/BPN untuk memberantas mafia tanah secara serius, tegas, dan terukur,” tegasnya.

“Banyak rakyat yang menjadi korban, sehingga langkah nyata sangat dibutuhkan,” sambung politisi PKB itu.

Baca Juga

Dinilai Menguntungkan, DPR Usul 6 Negara Ini Jadi Prioritas Peroleh Kebijakan Bebas Visa

Indra menuturkan, sengketa tanah yang melibatkan mafia tanah seringkali memiskinkan masyarakat dan menghambat pembangunan. Bahkan, ada masyarakat yang memiliki SHM, tapi tiba-tiba muncul sertifikat lain. 

Oleh karena itu, dia mendesak Nusron untuk memprioritaskan reformasi di internal BPN dan menindak tegas oknum yang bermain di balik kasus-kasus pertanahan.

Sebelumnya, Nusron menyebut bahwa seluruh tanah pada dasarnya adalah milik negara. Masyarakat hanya diberikan hak untuk mengelola dan memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku.

Pernyataan itu disampaikan Nusron untuk menanggapi pandangan sebagian masyarakat yang menganggap tanah warisan leluhur merupakan hak mutlak yang tidak dapat diganggu gugat.

Usai pernyataannya menimbulkan kontroversi dan protes dari berbagai pihak, Nusron lalu meminta maaf kepada masyarakat. (saa/dpi)