Omzet Pedagang Pasar Induk Cipinang Anjlok Imbas Kasus Beras Oplosan, Rano Karno Respons Begini...

Jakarta, tvOnenews.com - Kasus beras oplosan yang menyeret PT Food Station Tjipinang Jaya berdampak serius pada aktivitas perdagangan di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Ombudsman RI mencatat omzet pedagang turun drastis 20–50 persen, harga beras naik, dan ribuan pekerja bongkar muat kehilangan pekerjaan.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengaku akan mengecek langsung kondisi lapangan untuk menindaklanjuti persoalan ini.

“Ya, nanti kita lihat,” kata Rano di Taman Literasi Martha Christina Tiahahu, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (12/8/2025).

Rano tidak menampik kasus hukum yang melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) DKI bidang pangan tersebut dapat memengaruhi daya jual pasar yang dikelola Food Station.

“Mungkin saja (berdampak pada omzet pedagang). Nanti kita lihat,” ujarnya.

Baca Juga

Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir Minta Pemerintah Daerah Segera Intervensi Kenaikan Harga Beras

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika mengungkap, dalam sidak pada Senin (11/8), sejumlah pedagang mengeluhkan penurunan penjualan signifikan.

“Dari keterangan pedagang, misalnya mereka biasanya menjual 15–20 ton beras per hari, namun saat ini hanya 6–10 ton beras per hari,” ungkap Yeka dalam keterangan tertulis.

Data pengelola PIBC menunjukkan, aktivitas keluar-masuk beras pada periode 1–10 Agustus 2025 merosot dibanding periode yang sama Juli 2025.

Jumlah beras masuk turun 22,97 persen, sedangkan yang keluar menurun 20,84 persen. Selain itu, harga beras termurah kini mencapai Rp13.150 per kilogram (kg) dan tertinggi Rp14.760 per kg, dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp200 dalam dua pekan terakhir.

Dampak penurunan aktivitas perdagangan juga dirasakan pekerja bongkar muat. Berdasarkan data Koperasi Jasa Pekerja Bongkar Muat PIBC, dari sekitar 1.200 anggota, sebanyak 80 persen tidak bekerja akibat berkurangnya volume pembelian beras.

“Situasi ini memerlukan perhatian serius pemerintah. Perlindungan terhadap konsumen harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap keberlangsungan pelaku usaha dan pekerja,” tegas Yeka.

Dalam sidak tersebut, Yeka juga meninjau Gudang PT Food Station Tjipinang Jaya. 

Stok beras untuk program Pangan Subsidi tercatat kosong, dengan penyaluran terakhir pada 9 Agustus 2025.

Ia menekankan, proses penegakan hukum tidak boleh menghambat layanan Pemprov DKI Jakarta dalam menyalurkan program pangan subsidi. (agr/raa)