Demo Besar-Besaran Warga Pati Hari Ini, Bupati Sudewo: Inkonstitusional
- Pemkab Pati
Jakarta, tvOnenews.com - Bupati Sudewo menegaskan gelombang aksi demo rakyat Pati yang digelar Rabu, 13 Agustus 2025 inskonstitusional.
Rencana unjuk rasa yang awalnya disulut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 250% itu, kini berubah menjadi tuntutan untuk menggulingkan Bupati Pati.
Padahal, kenaikan PBB-P2 sebesar 250% itu kini telah resmi dibatalkan dan kembali ke tarif normal seperti tahun 2024.
Tak hanya itu, kebijakan 5 hari sekolah di Pati yang menuai banyak penolakan juga akhirnya membuat Sudewo melunak dan turut membatalkannya.
Namun demikian, rencana demo besar-besaran warga Pati tampaknya tak terbendung mengingat donasi logistik yang digalang terus berdatangan.
Berdasarkan pantauan tvOne, Senin (11/8/2025) malam, ribuan dus logistik berupa air mineral, sembako, dan makanan telah menggunung di Alun-alun Kota, Kantor Bupati, hingga ke Kantor DPRD.
Melihat hal tersebut, Sudewo, menyayangkan jika akhirnya demo warga Pati benar-benar tidak bisa hentikan.
"Jadi saya sangat menyayangkan hal-hal ini terjadi. Akhirnya risiko politiknya ke saya," ujar Sudewo dalam keterangan eksklusif kepada media lokal Patinews yang diunggah di YouTube, dilansir Selasa (12/8/2025).
Sebelumnya, Bupati telah berdamai dengan Koordinator Gerakan Pati Bersatu Yayak Gundul dan Koordinator Aliansi Santri Pati Untuk Demokrasi Sahal.
Bahkan, Sudewo juga menyampaikan bahwa pihaknya telah mendapatkan dukungan dari PCNU Pati agar gelombang demo tak membesar dengan menerbitkan maklumat.
"Tidak boleh ada aksi demo unjuk rasa lagi, turun ke bawah juga tidak perlu karena tuntutan sudah dipenuhi. Tuntutan PBB-P2 diturunkan itu malah dibatalkan, kemudian 5 hari sekolah dikembalikan ke 6 hari sekolah juga sudah dipenuhi," ucap Sudewo.
Akan tetapi, animo semakin besar dari sejumlah kelompok dan aliansi masyarakat yang telanjur kecewa dengan Sudewo.
Isu tentang sikap arogan Bupati dan Plt Sekda Riyoso, kebijakan pembangunan sejumlah infrastruktur yang kontroversial, sampai dengan masalah pemecatan ratusan pegawai RSUD Soewondo Pati menjadi bola panas yang membakar amarah rakyat.
Menyadari dirinya mau digulingkan rakyat, Bupati Sudewo menyebut aksi 13 Agustus nanti sebagai tindakan inkonstitusional.
Oleh karena itu, dirinya menegaskan bahwa tidak boleh ada demo anarkis pada aksi damai itu, apalagi untuk melengserkan Bupati.
"Jadi tidak ada alasan lagi untuk turun. Kalau turunnya untuk menurunkan bupati itu inkonstitusional. Tidak tidak sesuai dengan aturan dan juga itu bukan tuntutan murni," ujar Sudewo yang merupakan Bupati dari Partai Gerindra.
Permintaan Maaf Sudewo
Sebelumnya, Sudewo telah menyatakan permintaan maaf ke masyarakat hingga sempat turun langsung mendatangi penggalangan donasi malam-malam.
Sudewo sebelumnya dianggap menantang rencana demo warga, serta sempat juga terjadi juga ketegangan antara warga dan Pemkab Pati, termasuk aksi Satpol PP yang mengangkut paksa barang-barang donasi milik Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang akhirnya viral.
Selain itu, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Pati, Riyoso, yang sempat mengkonfrontasi warga juga akhirnya meminta maaf.
Sudewo juga sudah mengakui, adanya kesalahan komunikasi dalam insiden tersebut.
"Saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kami tidak bermaksud melakukan perampasan. Kami hanya ingin memindahkan supaya tidak mengganggu acara pemerintah. Kami tidak melarang penggalangan dana," ujarnya, dikutip Jumat (8/8/2025).
Kelompok Masyarakat Pati Bersatu diketahui sudah membuka posko donasi sejak Jumat (1/8/2025), menyediakan air mineral, beras, mie instan, hingga minyak goreng untuk aksi besar besok.
Terkait pernyataan kerasnya yang memicu tudingan dirinya menantang puluhan ribu warga, Eks Anggota Komisi V DPR RI itu juga telah meluruskan.
"Saya tidak menantang rakyat. Masak rakyatku kutantang? Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo itu murni aspirasi dan tidak ditunggangi pihak tertentu," tegasnya. (ebs)
Load more