Dampingi Abraham Samad ke Polda Metro Jaya, Said Didu: Sampai Kapan Negeri Ini Dikendalikan Jokowi?
- Antara
Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, mengeluarkan pernyataan keras saat mendampingi mantan Ketua KPK, Abraham Samad, yang dipanggil Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan pencemaran nama baik Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).
Pemanggilan itu dipicu oleh pernyataan Abraham dalam sebuah podcast yang mempersoalkan keabsahan ijazah Jokowi.
Said Didu menyoroti apa yang ia sebut sebagai pengaruh kuat Jokowi terhadap penegak hukum di Indonesia.
“Hari ini adalah simbol bahwa kekuasaan Joko Widodo masih sangat berpengaruh terhadap aparat hukum. Abraham Samad, salah satu pejuang antikorupsi, hanya karena berbicara dalam podcast langsung dipanggil terkait ijazah Jokowi. Ini menunjukkan bahwa aparat hukum seolah masih dalam kendali Solo,” tegas Said Didu kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Selasa (13/8).
Lantas, Said mempertanyakan sejauh mana pengaruh Jokowi akan terus membayangi penegakan hukum di Indonesia.
“Sampai kapan negeri ini dikendalikan oleh Joko Widodo? Apakah kita harus menunggu Jan Ethes, cucunya, jadi Presiden, baru aparat hukum berhenti menjadi alat kekuasaan Jokowi?” kata Said Didu.
Said Didu mengungkapkan hal itu mengacu pada dugaan adanya dinasti politik yang masih berakar kuat, bahkan setelah Jokowi lengser dari jabatan presiden.
Menurut Said, selama lebih dari satu dekade, aparat hukum telah digunakan untuk menekan pihak-pihak yang berseberangan dengan Jokowi.
“Berapa banyak teman kita yang keluar masuk penjara hanya karena berbeda pandangan dengan Jokowi? Berapa orang dipenjara hanya karena mempersoalkan ijazah Jokowi? Apakah seluruh rakyat Indonesia harus dipenjara demi melindungi Jokowi?” ujarnya.
Lebih jauh, Said Didu menyebut situasi ini sebagai titik kritis yang menuntut perlawanan.
“Jika ini terus berlanjut, saya nyatakan hari ini adalah hari pernyataan perang semesta melawan dinasti Solo yang masih mengangkangi aparat hukum,” beber dia.
Adapun, kasus pemanggilan Abraham Samad itu kembali memanaskan perdebatan tentang independensi penegak hukum di Indonesia.
Abraham, yang dikenal sebagai tokoh antikorupsi, diduga dipanggil karena pernyataannya dalam podcast dianggap mencemarkan nama baik Jokowi.
Isu ijazah palsu yang kembali disorot ini telah lama menjadi bahan diskusi publik, namun kerap memicu respons hukum yang tajam terhadap pihak-pihak yang mengungkitnya.
Pemanggilan itu juga menambah daftar panjang kasus hukum yang melibatkan kritik terhadap Jokowi, yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai upaya untuk membungkam suara kritis.
Said Didu menegaskan bahwa perjuangan untuk menegakkan supremasi hukum yang independen harus terus dilakukan, agar aparat hukum tidak lagi menjadi alat kekuasaan politik. (rpi/dpi)
Load more