Puan Bahas Bendera One Piece hingga Negara Konoha di Sidang Tahunan MPR: Tidak Boleh Memecah Belah Bangsa

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung fenomena bendera One Piece dalam sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD 2025 di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Jumat (15/8/2025).

Puan awalnya memgatakan bahwa kritik yang disampaikan rakyat sekarang hadir dalam berbagai bentuk yang kreatif. Mereka memanfaatkan kemajuan teknologi, khususnya media sosial.

“Ungkapan tersebut dapat berupa kalimat singkat seperti ‘kabur aja dulu’, sindiran tajam ‘Indonesia Gelap’, lelucon politik ‘negara Konoha’, hingga simbol-simbol baru seperti ‘bendera One Piece”’, dan banyak lagi yang menyebar luas di ruang digital,” kata Puan dalam pidatonya.

Dia mengatakan fenomena tersebut menunjukkan bahwa aspirasi dan keresahan rakyat sekarang disampaikan dengan bahasa zaman mereka sendiri.

“Bagi para pemegang kekuasaan, semua suara rakyat yang kita dengar bukanlah sekadar kata atau gambar. Di balik setiap kata ada pesan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Puan menyebut berbagai kritikan tersebut bukan hanya sekadar didengar, tetapi pemerintah harus memahami keresahan yang dirasakan masyarakat.

Baca Juga

Puan Maharani soal Wacana Dewan Pengawas BGN: Yang Penting Kinerja Program MBG Dibenahi

“Di balik setiap pesan ada keresahan. Dan di balik keresahan itu ada harapan. Karena itu, yang dituntut dari kita semua adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan untuk tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami,” ujar Puan.

Namun, dia mengingatkan kritikan tersebut harus direspons pemerintah dengan hati yang jernih dan pikiran yang terbuka. Puan juga mengingatkan kritik masyarakat tidak boleh memecah belah bangsa.

“Kita semua berharap apa pun bentuk dan isi kritik yang disampaikan rakyat tidak boleh menjadi bara yang membakar persaudaraan. Kritik tidak boleh menjadi api yang memecah belah bangsa,” tuturnya.

“Kritik harus menjadi cahaya yang menerangi jalan kita bersama. Kritik dapat keras dalam substansi dan menentang keras kebijakan, akan tetapi kritik bukan alat untuk memicu kekerasan, kebencian, menghancurkan etika dan moral masyarakat, apalagi menghancurkan kemanusiaan,” tutup Puan. (saa/nba