OTT Noel Bukan Kasus Baru, Apakah KPK Telusuri Pemain Lama Sejak 2019?

Jakarta, tvOnenews.com – Operasi Tangkap Tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel membuka tabir panjang praktik pungutan liar di tubuh Kementerian Ketenagakerjaan. KPK menyebut kasus ini bukan permainan baru, melainkan pola lama yang sudah berjalan sejak 2019.

Dari hasil operasi simultan, penyidik menyita 22 kendaraan roda dua dan roda empat, sejumlah aset lain, hingga aliran dana miliaran rupiah. KPK menegaskan praktik ini terkait pungutan penerbitan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang seharusnya hanya dikenakan biaya resmi Rp270 ribu, namun dipatok hingga Rp6 juta oleh oknum di kementerian.

Tracing Aliran Dana dan Aset

Dalam OTT ini, penyidik menyita 22 kendaraan bermotor roda dua dan empat, serta sejumlah aset lain. Aliran dana yang berhasil di-tracing menunjukkan nominal miliaran rupiah, termasuk penerimaan Rp3 miliar dan satu unit motor oleh Immanuel Ebenezer.

KPK mengungkap, kecepatan pengungkapan kasus ini berkat data transaksi yang telah dipetakan sebelumnya. “Terkait banyaknya kendaraan yang berhasil disita, itu hasil operasi simultan Rabu sampai Kamis di beberapa tempat, didukung PPATK yang memberikan data aliran rekening. Jadi tracing cepat karena data transaksi sudah jelas,” ujar Ketua KPK.

Deputi KPK menambahkan, laporan awal kasus ini berasal dari masyarakat, yang kemudian diperdalam dengan data PPATK sejak akhir 2024. “Dari hasil interview lapangan, diketahui aliran uang mengarah ke IEG sebesar Rp3 miliar plus motor, selain data rekening nominee dan aset lain,” ungkapnya.

Baca Juga

Tak Hanya Blueray Cargo, KPK Agendakan Pemeriksaan Forwarder

Jejak Pemain Lama

KPK menegaskan praktik pungli ini tidak muncul tiba-tiba. Sejumlah pegawai lama Kemenaker disebut ikut bermain sejak 2019. Hal inilah yang membuat kasus Noel disebut sebagai bagian dari “permainan lama” yang selama ini tidak tersentuh.

Lebih jauh, penyidik KPK memastikan akan menelusuri kembali dugaan keterlibatan pihak-pihak lain di kementerian, termasuk kemungkinan pejabat struktural yang kini masih aktif.

“Soal ‘pemain lama’ atau pegawai lama, tentu akan didalami penyidik, termasuk kemungkinan penarikan ke tahun 2019 ke belakang,” ujar Ketua KPK dalam konferensi pers.