DPR Kebut RKUHAP, LKPHI: Jangan Timbulkan Konflik Kepentingan Antar Lembaga Penegak Hukum

Jakarta, tvOnenews.com - Menyikapi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) yang saat ini sedang dalam pembahasan di DPR-RI dinilai menjadi sorotan banyak pihak, integritas sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai dapat terganggu dan tidak harmonis dengan adanya sorotan pembahasan ini.

Ketidakharmonisan ini terlihat pada sejumlah aspek penting, termasuk prinsip ultimum remedium, pedoman pemidanaan, sinkronisasi pelaksanaan pidana dan tindakan, serta keterpaduan antar tahap penyidikan dan penuntutan.

Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Kajian dan Peduli Hukum Indonesia (LKPHI) Ismail menyebut, meskipun RKUHAP secara konseptual mengusung prinsip integrated criminal justice system, dalam praktiknya relasi antar lembaga penegak hukum yakni kepolisian dan kejaksaan belum mencerminkan integrasi tersebut.

“Pembagian tugas antara penyelidikan dan penyidikan yang secara umum menjadi kewenangan Kepolisian dengan penuntutan yang diemban Kejaksaan, harus ditetapkan secara tegas dan tidak multitafsir," katanya dalam diskusi publik di hotel Sopyan Tebet Jakarta Seltan yang dihadiri oleh 20 orang pengurus DPN LKPHI dan aktivis Mahasiswa, Kamis (21/8/2025).

Ia mencontohkan ketentuan Pasal 12 Ayat 11 RUU KUHAP, yang mengatur bahwa jika dalam waktu 14 hari laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian, masyarakat dapat langsung mengajukan laporan kepada Kejaksaan.

“Ketentuan ini berisiko menimbulkan dualisme kewenangan antara penyidik kepolisian dan kejaksaan," ucapnya.

Baca Juga

Kepercayaan Publik ke Polri Naik Tajam Jadi 82,4 Persen, DPR: Bukti Polisi Makin Humanis

Selain itu, masuknya TNI dalam ranah penyidikan hukum pidana umum dalan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Pasal 20 Ayat (2) RKUHAP potensial terjadi praktik dwifungsi militer. 

“Masuknya TNI potensial mengembalikan praktik dwifungsi, ini sangat berbahaya,” terang nya.

Di sisi lain, Ismail juga mengapresiasi adanya penguatan peran advokat terkait hak pendampingan di setiap tingkat pemeriksaan. 

"Kami berharap setiap lembaga diberikan peran dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan untuk menjaga akuntabilitas serta mencegah intervensi yang tidak semestinya," kata Ismail. (ebs)