Respons Pedas MAKI soal KPK OTT Wamenaker Noel: Memberikan Peluang Pungutan Liar

Jakarta, tvOnenews.com - Ihwal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer Gerungan atau Noel kena OTT oleh KPK terkait pengurusan sertifikat K3. Sontak menuai respons pedas dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).

Menurutnya, perkara tersebut karena memang tata kelola pemerintahan yang buruk dan tak transparan. Memberikan peluang pungutan liar, pemerasan dan suap. 

"Izin bisa dimainkan. Ini hanya izin keselamatan kerja, belum izin tambang. Itu dugaan-dugaan korupsi dan pungutan liar itu besar sekali," kata Koordinator MAKI, Boyamin Saiman saat dihubungi, Jumat (22/8/2025).

Lanjutnya, siapapun pejabatnya bisa terjebak kasus korupsi, karena kemudian dari dugaan permainan-permainan, hingga setoran-setoran.

"Kadang-kadang pejabatnya seperti Noel bisa saja dia terjebak atau termanipulasi, dikatakan bahwa itu duit halal. Duit dari orang memberikan ucapan terima kasih, misalnya begitu diterima. Padahal itu sesuatu yang tidak boleh," jelasnya.

Ia mengimbau para pejabat untuk melaporkan apapun yang diterima kepada KPK.

Baca Juga

KPK Jadwalkan Ulang Pemanggilan Eks Menhub Budi Karya Sumadi

"Kalau nanti dinyatakan boleh tinggal dibawa balik, atau kalau tidak boleh disetorkan ke KPK karena ada dugaan dengan konflik kepentingan," kata Boyamin.

"Maka saya mengimbau juga pejabat juga melakukan pelaporan, supaya tidak kena jebakan seperti Noel ini misalnya," tandasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerangkan kronologi penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, atau Noel, dalam kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

KPK menyebut penangkapan terhadap Noel merupakan hasil pengembangan dari pihak lain yang diamankan lebih dulu saat transaksi uang.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa proses penyelidikan diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menyasar Irvian Bobby Mahendro (IBM) selaku Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 tahun 2022–2025.

"Jadi yang kami dapatkan pertama adalah proses serah terima uang antara perusahaan jasa terhadap koordinator, gitu. Nah, IBM," beber Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Dari penangkapan IBM itulah, tim KPK melakukan interogasi di lapangan.

Berdasarkan keterangan yang didapat, penyelidikan kemudian berkembang dan mengarah ke keterlibatan pihak-pihak lain.